Komisi IV DPR Puji Capaian Pemerintahan Prabowo di Sektor Pangan, Soroti Ketahanan Stok

JAKARTA, iNews.id - Komisi IV DPR mengapresiasi capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu indikator yang disorot yakni upaya menekan impor beras.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menegaskan capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional sejak Oktober 2024.

”Pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024, telah memperlihatkan keseriusannya dalam bidang swasembada pangan. Kita mengapresiasi banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” kata Titiek, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pemerintah dapat menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Menurut Titiek, upaya ini merupakan pencapaian penting mengingat impor beras kumulatif pada 2023-2024 mencapai lebih dari 7,5 juta ton. 

“Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” ujar legislator Gerindra itu.

Berdasarkan laporan resmi BPS, kata dia, produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. 

“Pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi,” tuturnya.

Dia mengatakan indikator kesejahteraan petani juga meningkat signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. 

Titiek menilai angka ini sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif. Selain itu, dia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. 

“Ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah merupakan langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.

“Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah,” kata Alex Indra.

Legislator PDIP itu menegaskan keberhasilan sektor pangan harus dijaga dengan memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang. 

“Untuk itu, Komisi IV berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional, serta mengapresiasi Menteri Pertanian beserta tim yang telah bekerja keras merealisasikan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto pada sektor pangan,” ucap dia.