Amerika Terbelah terkait Kemenangan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York

NEW YORK, iNews.id - Kemenangan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York tidak hanya menjadi tonggak sejarah bagi komunitas Muslim di Amerika Serikat (AS), tapi juga memicu perpecahan politik tajam di Washington. Politisi Partai Republik menyerukan deportasi dan pencabutan kewarganegaraan Mamdani, sementara Partai Demokrat bersatu membela sosok yang mereka anggap sebagai simbol keberagaman dan demokrasi modern AS.

Kemenangan pria 34 tahun politisi Partai Demokrat itu menjadi kejutan besar dalam politik Amerika. Dia berhasil menaklukkan kandidat independen Andrew Cuomo, yang didukung langsung oleh Presiden Donald Trump. Namun, euforia kemenangan itu diganggu sejumlah politisi Republik di Washington DC melancarkan serangan politik bertubi-tubi.

Republikan Desak Deportasi dan Cabut Kewarganegaraan Mamdani

Beberapa anggota DPR AS dari Partai Republik mendesak agar pemerintah menyelidiki proses naturalisasi Mamdani. Mereka menuduh wali kota kelahiran Uganda itu pernah terlibat dalam aktivitas “komunis” dan “teroris”.

“Jika Mamdani berbohong dalam dokumen naturalisasinya, dia tidak berhak menjadi warga negara AS, dan tentu tidak layak menjadi wali kota New York,” ujar anggota DPR AS Andy Ogles, dikutip dari Al Jazeera, Senin (10/11/2025).

Ogles bahkan menyebut New York kini “dipimpin oleh seorang komunis yang menganut ideologi teroris” seraya menyerukan agar Mamdani “dikirim pulang dengan penerbangan pertama ke Uganda” jika tuduhan tersebut terbukti.

Politisi Republik lainnya, Randy Fine, turut menambah kontroversi dengan menyebut Mamdani baru tinggal di AS selama 8 tahun, klaim yang kemudian terbukti keliru.

Namun, hasil penelusuran PolitiFact menunjukkan fakta berbeda. Mamdani telah tinggal di AS sejak 1998, ketika masih berusia 7 tahun, dan resmi menjadi warga negara AS pada 2018 setelah memenuhi semua syarat hukum.

Demokrat Anggap Serangan Bermotif Politik

Sementara itu, sejumlah tokoh Partai Demokrat mengecam keras langkah Partai Republik yang dianggap bermuatan politik dan diskriminatif. Mereka menilai serangan terhadap Mamdani bukan soal hukum, melainkan upaya menjatuhkan sosok progresif yang berani menantang status quo.

“Ini bukan tentang kewarganegaraan, tapi tentang rasa takut terhadap perubahan,” kata salah satu anggota Senat dari Demokrat. “Ketika seorang Muslim progresif menang di kota terbesar Amerika, sebagian orang di Washington panik.”

Para pendukung Mamdani menilai tuduhan terhadapnya merupakan bagian dari kampanye politik untuk menekan kelompok minoritas dan menghidupkan kembali sentimen anti-imigran menjelang pemilu nasional mendatang.

Denaturalisasi: Langkah Ekstrem yang Jarang Terjadi

Secara hukum, pencabutan kewarganegaraan atau denaturalisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan federal, dan hal itu sangat jarang terjadi. Biasanya, proses tersebut diterapkan terhadap individu yang terlibat langsung dalam kejahatan perang, terorisme, atau penipuan serius saat memperoleh kewarganegaraan.

Mamdani, putra imigran asal Uganda dan India, kini menjadi simbol kebangkitan politik baru di AS, di mana generasi muda, progresif, dan multikultural mulai menantang dominasi lama politik arus utama.

Meski menghadapi tekanan berat, Mamdani masih mendapat dukungan luas dari warga New York. Banyak yang melihatnya sebagai representasi nyata dari semangat American Dream, seorang imigran yang bangkit dari bawah dan kini memimpin salah satu kota paling berpengaruh di dunia.