Luhut Minta Anggaran MBG Tak Disunat, Purbaya: Kalau Nggak Nyerap Tetap Kami Potong
JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersikeras akan tetap memotong angggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tak terserap dengan baik. Padahal, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan meminta agar Kementerian Keuangan tidak menarik anggaran MBG yang belum terserap.
Menurut Purbaya, pihaknya akan terlebih dahulu melihat efektivitas penyerapan MBG hingga akhir Oktober 2025. Jika dirasa kurang, maka anggaran tersebut akan dipotong.
"Kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia nggak nyerap (anggaran), kami potong juga," kata Purbaya kepada wartawan di Monas, Minggu (5/10/2025).
Namun, Purbaya yakin, penyerapan anggaran MBG terlaksana dengan baik. Sebab, hal itu sesuai dengan permintaan Luhut.
"Ini kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berati dia nilai itu bagus semua," ujar Purbaya.
Sebelumnya, Luhut memastikan program MBG berjalan optimal dan anggarannya terserap. Ia secara tegas meminta Kementerian Keuangan agar tidak menarik kembali atau memangkas alokasi dana MBG yang belum terserap.
Permintaan ini disampaikan Luhut menyusul kekhawatiran adanya penarikan anggaran jika realisasi dana dianggap lambat. Luhut meyakinkan pemerintah, dalam hal ini Purbaya, bahwa penyerapan anggaran program tersebut menunjukkan perbaikan signifikan.
"Kami laporkan bahwa penyerapan anggarannya membaik sehingga Menkeu nanti tidak perlu ambil-ambil anggaran yang tidak terserap," ujar Luhut saat ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga sembilan bulan pertama tahun ini, serapan anggaran MBG telah mencapai Rp21,64 triliun atau sekitar 34 persen dari total alokasi. Angka ini menunjukkan progres positif yang hendak dipertahankan Luhut agar dana yang tersisa tidak disunat.
Luhut menjelaskan, pemantauan ketat di lapangan terus dilakukan untuk memastikan realisasi program selaras dengan data yang dilaporkan. DEN juga membentuk tim khusus untuk menjamin akurasi data di lapangan.
