Hari Kebudayaan Nasional Bertepatan dengan Ultah Prabowo, Ini Kata PDIP

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN). Tanggal tersebut diketahui sama dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menilai, hal itu hanya kebetulan semata. Menurutnya, masalah tanggal ini tak perlu dipersoalkan.

"Bahwa HKN itu bertepatan dengan hari lahir Bapak Presiden ya kebetulan saja, sehingga tidak perlu tendensius, tidak perlu lah kita ini melebih-lebihkan sesuatu yang penting substansinya bahwa kita punya HKN," kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

Menurutnya, keberadaaan HKN itu penting. Pasalnya, dia menilai HKN bisa memberi gambaran konkret tentang kearifan lokal budaya masing-masing. 

"Tidak seseserhana yang kita bayangkan, HKN bertepatan dengan hari lahir bapak Presiden, bagaimana melihatnya? Ya jangan dikait-kaitkan lah, substansi pokoknya adalah kita punya hari kebudayaan nasional kan," katanya.

Sebelumnya, Fadli Zon mengumumkan penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN). Dia pun membeberkan pertimbangan memilih tanggal tersebut.

Pertama, menurut dia, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari lambang Garuda Pancasila melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara pada 17 Oktober 1951. 

"PP tersebut mengandung simbolisasi hari kemerdekaan, dasar negara serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Fadli dalam keterangannya, dikutip Senin (14/7/2025).

Kedua, dalam Penjelasan PP Nomor 66 Tahun 1951 Pasal 5 tentang makna semboyan Bhineka Tunggal Ika, disebutkan Bhinneka merupakan gabungan dua perkataan “bhinna” (berbeda) dan “ika” (satu), artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua," 

Semangat mempersatukan bangsa Indonesia sebagaimana makna pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai muncul sejak Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan Sidang BPUPKI/PPKI 1945.