Komdigi Tidak Rekomendasikan Layanan Kesehatan Pakai AI, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak merekomendasikan layanan kesehatan menggunakan kecerdasan buatan (AI). 

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kemkomdigi, R Wijaya Kusumawardhana dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/7/2025).

"Kementerian Kesehatan memiliki DTO (Digital Transformation Office) dan sudah cukup berkembang. Namun, penggunaan AI yang harus dihindari karena berisiko tinggi artinya tidak semata-mata membiarkan layanan kesehatan diserahkan kepada AI," ujar Wijaya.

Bagaimana pun, ungkap Wijaya, jika seseorang mengalami gejala penyakit, tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Tidak serta merta mengandalkan AI. 

"Apalagi berhubungan dengan penyakit dalam, itu harus berhati-hati. Kalau flu tetap perlu dicermati kode etik kedokteran. Jadi jangan sembarangan," ucapnya.

"AI yang menerbitkan resep, itu gak boleh. Layanan telemedicine pun dokter meminta harus datang langsung karena bisa jadi ada penyakit bawaan. (Pakai) AI (lalu) foto ada benjolan, itu gak bisa. Dokter saja tidak bisa (langsung mendiagnosis), harus MRI atau CT Scan," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang aktif. Ini terutama di sektor kecerdasan buatan (AI) dengan mentransformasikan prinsip etika dan inklusivitas dalam kerangka regulasi.

Saat menghadiri forum Ministerial Session, di depan para menteri dan pejabat tinggi negara anggota UNESCO, Nezar mengatakan, Indonesia sudah mengambil berbagai langkah dalam menerapkan UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021).

"Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola secara nyata. Integrasi tersebut termasuk pengembangan strategi nasional AI untuk kemudian segera dilanjutkan dengan penerbitan regulasi AI dalam waktu dekat ini," kata Nezar, dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/6/2025).

Integrasi yang disebut Nezar adalah pengembangan strategi nasional AI untuk segera dilanjutkan dengan penerbitan regulasi.