Darurat Gizi Mikro, Pemerintah Dorong Fortifikasi Pangan Cegah Stunting

JAKARTA, iNews.id - Fortifikasi pangan diyakini menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat demi mencegah krisis kesehatan akibat kekurangan gizi mikro. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pembangunan SDM unggul.

Sebab itu, pemerintah mendorong fortifikasi sebagai upaya jangka panjang yang berdampak pada kesehatan publik dan pertumbuhan ekonomi. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Diah Lenggogeni mengatakan fortifikasi pangan berskala besar atau Large Scale Food Fortification (LSFF) sangat krusial.

"Intervensi ini bukan hanya menyasar individu, tetapi juga menyokong produktivitas nasional secara keseluruhan. Kekurangan iodium, zat besi dan vitamin A berdampak bukan hanya bagi individu tetapi juga terhadap produktivitas untuk pembangunan ekonomi ke depan," ujarnya dalam keterangan pers dilansir, Jumat (13/6/2025).

Penguatan fortifikasi menjadi investasi kunci dalam membangun SDM berkualitas efisien dan inklusif. Inisiatif ini juga mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Maka itu, perlu sinergi lintas sektor demi keberhasilan program ini.

Diah menuturkan Bappenas menyambut baik hadirnya Millers for Nutrition di Indonesia, sebuah koalisi global yang melibatkan beragam pemangku kepentingan. Koalisi ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan dan memperkuat koordinasi dengan pelaku industri pangan. Tujuannya adalah memastikan fortifikasi pangan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

"Forum ini menjadi wadah yang sangat baik untuk koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur dari pemerintah pusat, daerah, asosiasi produsen pangan, akademisi serta lembaga swadaya masyarakat," ujar Diah saat membuka acara Fortifikasi Pangan Skala Besar untuk Kesehatan, Status Gizi, dan Produktivitas di Jakarta.

Millers for Nutrition akan mendorong penggilingan pangan untuk memperkuat kandungan gizi pada produk pokok seperti beras, tepung terigu, dan minyak goreng. Langkah ini diyakini mampu mendorong output gizi nasional secara menyeluruh. Koalisi ini juga berupaya menjamin konsistensi pelaksanaan fortifikasi di lapangan.

"Kami juga harapkan partisipasinya dalam ruang dialog sehingga kebijakan yang disiapkan tidak hanya bersifat instruktif tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada solusi yang ditopang komitmen nyata pelaku industri dan mitra usaha sebagai ujung tombak fortifikasi pangan," kata Diah.

Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) bersama TechnoServe turut aktif memastikan semua pangan fortifikasi diproduksi sesuai standar SNI. Kolaborasi ini memastikan produksi berkelanjutan dengan kualitas yang terjamin.

"KFI dan TechnoServe melalui program Millers for Nutrition akan melakukan upaya berkelanjutan menjaga konsistensi kebijakan fortifikasi pangan wajib dan kualitas implementasinya," ucap Nina Sardjunani, Direktur KFI.

Monojit Indra dari TechnoServe menyebut program Millers for Nutrition mengusung konsep kolaborasi antara sektor publik dan swasta. "Kami ingin membantu memecahkan masalah terkait produksi, terkait regulasi yang dihadapi pelaku usaha dalam hal fortifikasi pangan," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pendekatan ini dirancang sebagai solusi transformatif bagi ketahanan gizi. Program ini telah diluncurkan sejak 2023 dan menjangkau delapan negara, termasuk Indonesia, India, Pakistan, dan Kenya. Dengan dukungan Gates Foundation, target ambisius telah ditetapkan. "Target yang sangat berat tapi kami berharap dengan kemitraan yang tepat, kami dapat mencapai target itu," ujar Monojit.

Presiden Direktur PT Bungasari Flour Mills Indonesia, Budianto Wijaya, menyebut program ini bisa menjadi jawaban atas masalah kekurangan mikronutrien. “Kita tahu ada masalah tangkes (stunting) yang salah satunya dipicu oleh kekurangan mikronutrien. Pemerintah juga terus mendorong fortifikasi lebih luas,” katanya.

Fortifikasi pangan menjadi langkah revolusioner dalam menyelamatkan generasi dari kekurangan gizi mikro dan potensi stunting. Kerja sama lintas sektor dan dukungan penuh pelaku usaha, program ini diyakini bisa membawa Indonesia menuju SDM unggul dan sehat menyongsong 2045.