Pakar: Danantara Harus Bebas dari Kepentingan Politik!
JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada 24 Februari 2025. Sejumlah kalangan mengingatkan agar lembaga baru ini benar-benar menjadi institusi yang bersih, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.
Pengamat Strategi Ekonomi Nasional Prof Dr Murpin Josua Sembiring menyebut, untuk mencapai tujuan tersebut, superholding ini harus diisi orang-orang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Faktor ini sangat penting mengingat Danantara akan mengelola dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, orang-orang yang duduk di Danantara seharusnya tetap fokus pada niat awal, yakni pengelolaan investasi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, lembaga ini harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi di bidang investasi dan ekonomi,” ucap Murpin dihubungi Rabu (19/2/2025).
Ketua Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (DPD Pergubi) Provinsi Jawa Timur ini dengan tegas menolak jika politikus terlibat langsung dalam pengelolaan Danantara. Jika lembaga ini terjerat kepentingan politik, akan sulit untuk mencapai misi besar yang dituju.
Menurutnya, pembentukan Danantara akan menjadi percuma jika problematika lama akan kembali terjadi. Padahal, kehadiran superholding ini benar-benar diniatkan sebagai badan yang akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Jika politisi ikut campur, lembaga ini hanya akan menjadi ajang bagi praktik politik balas budi. Ini akan menghambat pencapaian visi besar Presiden, dan saya yakin Indonesia tidak akan maju jika itu terjadi," katanya.
Murpin menegaskan, dengan pengelolaan yang tepat, Danantara diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan target mencapai 8 persen per tahun.
Selain itu, investasi yang optimal juga diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian nasional.
Kelola Dana Rp14.719 Triliun
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan mengalokasikan modal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan, dengan prioritas pada investasi non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa membebani anggaran negara.
Saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit di Dubai secara daring, Kamis (13/2/2025), Prabowo menyebut Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Peluncuran ini seiring telah dituntaskannya Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Prabowo mengatakan, aset yang akan dikelola sovereign wealth fund (SWF) ini mencapai 900 miliar dolar AS atau setara Rp14.719 triliun. Pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai 20 miliar dolar AS atau setara Rp327 triliun.
“Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” kata Prabowo.
