Prabowo Minta Kementerian PU Studi ke 3 Negara untuk Desain Gedung Legislatif di IKN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pihaknya melakukan studi banding ke Mesir, Turki, dan India guna melihat desain gedung legislatif untuk diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dody menjelaskan, Prabowo memang meminta desain kantor lembaga legislatif di IKN yang sebelumnya sudah rampung pada era Jokowi untuk direvisi. 

"Rapat terakhir dengan Pak Prabowo (desain kantor legislatif IKN) diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turki, satu lagi India," ujar Dody di Kementerian PU, Jakarta, dikutip, Jumat (14/2/2025).

Dia menambahkan, pertimbangan kunjungan ke tiga negara tersebut sebagai tujuan studi banding proyek kantor legislatif di IKN karena dinilai punya karakteristik desain yang mirip dengan Indonesia. 

"Mungkin pada saat beliau ke sana (Turki, India, Mesir) kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya menurut beliau punya karakter yang mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ tim akan merekonstruksi gambar dan akan menyampaikan ke Pak Prabowo lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Dody menyampaikan Kementerian PU diminta oleh Presiden Prabowo untuk mendesain ulang rencana pembangunan kompleks kantor Legislatif dan Yudikatif di IKN.

Perubahan desain untuk kedua bangunan gedung kantor tersebut akan menyesuaikan dengan visi dan misi Prabowo terkait pembangunan IKN kedepannya. Saat ini, telah dibentuk tim desain baru dari Otorita IKN bersama Kementerian PU.

"Tim (OIKN) bareng PU itu masalah desain legislatif dan yudikatif, memang desain dibebankan kepada kita, cuman pak Prabowo punya visi dan misi baru, kenapa kemudian minta kepada kita tim desain baru," ucap Dody beberapa waktu lalu.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan anggaran untuk pembangunan IKN selama 5 tahun kedepan ditetapkan sebesar Rp48,8 triliun. Jumlah ini memang lebih sedikit dari yang digelontorkan Jokowi selama 2022-2024 sebesar Rp89 triliun.

Basuki menjelaskan, pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Dia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.
 
"Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025-2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp48,8 triliun. Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2," kata Basuki.