Sandiaga Uno Pastikan MotoGP Bakal Digelar di Sirkuit Mandalika: Persiapan Telah Rampung
JAKARTA, iNews.id - Daya tarik Mandalika, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terletak dari destinasi wisatanya saja. Event internasional MotoGP juga menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengatakan, event olahraga internasional, MotoGP 2024 Mandalika akan tetap berlangsung. Sebelumnya, beredar isu mengenai event tersebut yang batal terselenggara.
"Tidak ada keraguan lagi, MotoGP akan berlangsung pada 27-29 September 2024. Jadi bagi para penggemar MotoGP sedunia, silahkan bergabung di sirkuit Mandalika, kata Sandiaga dalam Weekly Brief With Sandiaga Uno, Selasa (17/9/2024).
Sandiaga mengatakan, persiapan di 10 hari jelang MotoGP Mandalika ini telah rampung dari segi teknis. Untuk itu Sandiaga mengimbau masyarakat untuk tak perlu mengkhawatirkan perihal masalah tersebut dan dipastikan gelaran MotoGP Mandalika 2024 ini akan berlangsung sesuai rencana.
Mengenai teknis hosting fee dan sebagainya jangan khawatir, itu akan ditangani sesuai dengan mekanisme. Kita pastikan MotoGP Mandalika ini menjadi agenda unggulan kita, kata Sandiaga.
Lebih lanjut, Sandiaga Uno melihat potensi dari gelaran MotoGP ini. Dia mengatakan event tersebut nantinya bisa masuk dalam Indonesia Quality Tourism Fun di tahun 2025.
Diharapkan gelaran MotoGP ini bisa berlangsung lancar dan turut berdampak maksimal khususnya untuk sisi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.
Untuk tahun depan sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan Presiden terpilih, kita akan memasukan MotoGP di Indonesia Quality Tourism Fun. Ada beberapa event terpilih dari pemerintah pusat yang akan dikolaborasikan. Semuanya berjalan lancar dan tidak perlu dikhawatirkan, katanya.
Sebelumnya, masyarakat sempat dihebohkan dengan isu batalnya gelaran MotoGP Mandalika 2024. Selain itu, muncul pula perihal hosting fee yang harus dibayarkan ke Dorna Sports selaku operator MotoGP yang mencapai Rp231,29 miliar. Pemda NTB pun menilai angka tersebut terlalu besar untuk dibayar daerah.