Nusron Wahid Ancam Batalkan HGU Tiga Perusahaan Sawit Terlibat Karhutla

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merekomendasikan pembatalan seluruh Hak Guna Usaha (HGU) milik tiga perusahaan perkebunan sawit yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luas lahan ketiga perusahaan tersebut mencapai sekitar 23.274 hektare.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Nusron mengatakan rekomendasi pembatalan seluruh HGU tersebut merupakan bagian dari penertiban terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla.

Kementerian ATR/BPN membagi perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, hingga status perizinan.

"Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan," kata Nusron dalam keterangan resmi, (9/11/2026).

Dia menjelaskan, pembatalan HGU secara keseluruhan didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.

Selain itu, perusahaan dinilai tidak memenuhi diktum atau persyaratan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah. Selain tiga perusahaan tersebut, ATR/BPN juga menyiapkan penertiban terhadap perusahaan dalam empat klaster lainnya.

Pada klaster kedua, terdapat PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga tanahnya akan diambil alih oleh negara.

Sementara itu, klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan itu adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.

ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Pemerintah juga merekomendasikan evaluasi terhadap IUP yang dimiliki melalui pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Adapun klaster keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Perusahaan tersebut direkomendasikan untuk menjalani pembatalan sebagian HGU karena luas lahan terbakar kurang dari 50 persen.

Terakhir, klaster kelima meliputi PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiga perusahaan tersebut masih menjalani pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan secara keseluruhan atau sebagian.

Nusron mengatakan pemerintah masih melakukan inspeksi fisik dan pengukuran lapangan terhadap ketiga perusahaan tersebut sebelum menetapkan keputusan akhir.

"Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)