MBG Dihentikan saat Libur Sekolah, BGN Klaim Hemat Rp3 Triliun
IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim negara menghemat anggaran lebih Rp3 triliun dari penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Diketahui, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara distribusi MBG dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program.
"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, selama periode penghentian tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi juga tidak akan menerima insentif operasional.
"Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," ujarnya.
Agustina menjelaskan, selama ini setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari, termasuk bagi unit yang belum beroperasi secara penuh karena jumlah penerima manfaat belum mencapai 3.000 orang.
Dengan jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 27.820 unit dan masa penghentian selama 18 hari, BGN memperkirakan penghematan anggaran yang signifikan.
"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000,-. Lumayan angkanya ya," kata Agustina.
Selain menghentikan sementara operasional MBG saat libur sekolah, BGN juga melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat program. Hingga saat ini, BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," kata Agustina.
(Nur Ichsan Yuniarto)
