Buruh Bakal Sampaikan 11 Tuntutan ke Prabowo saat Peringatan May Day di Monas

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto dipastikan menghadiri peringatan May Day atau Hari Buruh yang digelar di Kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), pada Jumat (1/5/2026) pagi. 

Pada kesempatan itu, buruh akan menyampaikan 11 tuntutan di antaranya pengesahan RUU Ketenagakerjaan; HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah); ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perang; reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun.

Kemudian, pengesahan RUU Perampasan Aset; penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel; moratorium industri semen akibat over supply; ratifikasi Konvensi ILO 90; perjuangan tarif ojek online (ojol) 10 persen; revisi UU Nomor 2 Tahun 2024; serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Sebelumnya, Prabowo berdialog dengan jajaran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh selama 1,5 jam.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, berpandangan bahwa perayaan May Day tidak boleh sekadar seremonial. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, May Day adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh secara langsung kepada pemangku kebijakan. 

Selain itu, dari 11 isu yang dibawa KSPI, terdapat sejumlah isu krusial yang telah dijawab dan ditegaskan oleh Prabowo sebagai tindak lanjut atas harapan buruh.

“May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh, dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” tuturnya.

Prabowo, kata Said Iqbal, menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Ia mengajak buruh untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai milik bersama.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa Prabowo menginginkan buruh hidup sejahtera dengan upah yang layak. Pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi dinilai sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut.

“Presiden juga meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh, untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” katanya.

Terkait 11 isu yang disampaikan, Said Iqbal menjelaskan bahwa sebagian besar isu tersebut saat ini sedang dalam proses. Ia mencontohkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah resmi disahkan menjadi undang-undang.

Mengenai ancaman PHK, Said Iqbal mengatakan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja. “Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai.”

Untuk RUU Ketenagakerjaan, Presiden menyampaikan bahwa proses pembahasan telah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menyampaikan bahwa pembahasan tidak dilakukan di Badan Legislasi (Baleg), melainkan di Panja, dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

Di bidang reformasi pajak, pemerintah akan mempelajari ulang struktur dan kalkulasi pajak. Said Iqbal menyebutkan bahwa peluang penghapusan pajak yang menjadi tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, sangat bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait perlindungan industri TPT, nikel, dan semen, Said Iqbal mengatakan Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa tidak akan terjadi penutupan industri, terutama karena pemerintah tengah mempersiapkan Danantara untuk menjaga keberlangsungan industri-industri tersebut.

Dalam isu pekerja ojol, pemerintah melalui Danantara juga didorong untuk terlibat dalam kepemilikan aplikasi, sehingga dapat mengendalikan kebijakan potongan tarif. Dengan skema tersebut, pemerintah diyakini dapat mendorong penurunan potongan tarif menjadi 10 persen.

“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,” ujar Said Iqbal.

Ia menambahkan bahwa terdapat keberpihakan negara terhadap pekerja ojol, dan pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan tersebut. Menutup pernyataannya, Said Iqbal menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden dengan KSPI yang didukung Partai Buruh memberikan pencerahan bagi gerakan buruh ke depan.

“Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)