Maksimalkan Ekonomi Daerah, BPD Diminta Tak Hanya Jadi Pengelola Dana

IDXChannel - Keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sejauh ini dinilai belum maksimal dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

Karenanya, seluruh pihak terkait diharapkan dapat mendorong BPD untuk dapat bertransformasi dari sekadar lembaga pengelola dana pemerintah daerah, menjadi orkestrator aliran dana daerah sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di kawasan regional.

"Perlu adanya transformasi peran BPD secara lebih fundamental. Hal itu bisa dilakukan melalui inovasi pembiayaan yang produktif dan terukur," ujar Ketua Umum Asosiasi Bank-Bank Daerah (ASBANDA), Agus H Widodo, dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, di Solo, di mana Agus bahwa perubahan landscape ekonomi serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif.

Menurut Agus, posisi BPD ke depan tidak cukup untuk hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah, melainkan tampil sebagai pengelola sistem orkestrasi terhadap aliran dana di daerah masing-masing.

Dengan demikian, BPD diharapkan dapat berperan secara lebih maksimal dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah, secara aktif dan berkelanjutan.

Agus menjelaskan, BPD pada dasarnya telah memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari faktor kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga ketersediaan jaringan yang dapat menjangkau hingga ke tingkat daerah.

Dengan keunggulan tersebut, BPD memiliki posisi unik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.

"BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil," ujar Agus.

Tak hanya itu, Agus juga menekankan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah yang tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, namun juga penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga perekonomian lokal.

Dalam pandangan Agus, pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek.

"Dalam konteks itu, ASBANDA juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah," ujar Agus.

Bagi Agus, hal ini bukan sekadar permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent.

Karenanya, guna mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan bahwa transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.

Agus juga berpesan bahwa keberhasilan BPD ke depan tidak lagi hanya diukur dari kinerja keuangan, namun juga dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," ujar Agus.
 
Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam kesempatan yang sama, mengakui bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

"Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Luthfi.

Menurut Luthfi, BPD memiliki peran penting dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat sektor riil, khususnya UMKM. Dalam hal ini, BPD harus mampu hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Momen ini harus menjadi momentum strategis bagi BPD untuk mempercepat transformasi menjadi institusi keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata. Ke depan, BPD diharapkan tidak hanya menjadi lembaga intermediasi keuangan, tapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Luthfi.

(taufan sukma)