Perizinan Ekspor-Impor Terintegrasi SINSW Catat Efisiensi Signifikan, Kini Lebih Singkat

IDXChannel - Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat capaian signifikan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) sepanjang 2025 dalam upaya meningkatkan kinerja layanan publik di bidang ekspor, impor, dan logistik yang terintegrasi secara elektronik.

Kepala LNSW Kementerian Keuangan, Oza Olavia, menjelaskan bahwa kehadiran SINSW telah menyederhanakan interaksi pelaku usaha dengan pemerintah melalui satu aplikasi terintegrasi.

"Proses yang selama ini kita lakukan manual, kita integrasikan secara elektronik melalui sistem, sehingga prinsip single submission data and information, single and synchronous processing data and information, dan single decision making, bisa berjalan dengan baik,” kata Oza dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

Capaian ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW, yang diselenggarakan untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga.

Implementasi integrasi perizinan ekspor dan impor melalui SINSW telah memberikan dampak efisiensi yang besar bagi pelaku usaha. Berdasarkan hasil survei 2025 (di bawah supervisi Prospera) yakni efisiensi waktu sebesar 66,55 persen dan efisiensi biaya sebesar 63,39 persen.

Hingga November 2025, rata-rata Service Level Agreement (SLA) perizinan ekspor-impor tercatat hanya 1,24 hari.

Selain itu, Sistem Nasional Neraca Komoditas yang diterapkan sejak 2022 kini mencakup 8 komoditas pangan dan 11 komoditas migas. Hingga November 2025, tercatat 5.323 dokumen pengajuan neraca komoditas.

“Ini melibatkan cukup banyak Kementerian/Lembaga, jadi kami berterima kasih kepada semua yang sudah berkoordinasi, mengalirkan data dan keputusan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas,” kata Oza.

Pengembangan SINSW mencakup berbagai integrasi layanan, antara lain Single Submission Ekspor dan Karantina (SSm Quarantine Customs). Integrasi ini menghasilkan efisiensi waktu sebesar 59,26 persen dan efisiensi biaya 77,94 persen. SSm Ekspor kini sedang dalam pembahasan integrasi sertifikat kesehatan (health certificate) dengan Thailand.

Sementara itu, layanan fasilitas fiskal sudah diimplementasikan untuk kemudahan memperoleh surat rekomendasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, termasuk fasilitas untuk perwakilan negara asing dan kebutuhan KKKS hulu migas.

Kemudian, Layanan Pengangkutan Barang berlaku mandatori di 46 pelabuhan dan berdampak pada efisiensi waktu 29,01 persen dan biaya 35,87 persen.

Terakhir ada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) yang saat ini mencakup batubara, timah, nikel, serta telah ditambah bauksit dan tembaga, untuk memudahkan pengawasan PNBP.

Selain itu, Sistem Aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi SINSW mencatat hasil signifikan pada 2025, yaitu penyerapan tenaga kerja mencapai 259,7 ribu orang, realisasi investasi badan usaha Rp33,6 triliun, dan investasi pelaku usaha Rp278,9 triliun.

Di ranah regional, LNSW mengelola ASEAN Single Window Gateway, dengan rata-rata waktu pengiriman dokumen ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) kini hanya 12,1 menit, jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman fisik ke Singapura yang sebelumnya memakan waktu sekitar 19 jam.

Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengapresiasi capaian INSW yang telah melampaui target. Dia juga menyampaikan bahwa terdapat lima isu strategis yang akan dikejar pada 2026, termasuk penyesuaian regulasi PP Nomor 28 Tahun 2025, Perluasan Komoditas SIMBARA, dan implementasi Strategic Trade Management (STM), yang juga menjadi syarat negosiasi tarif Indonesia dengan AS.

Oza menambahkan bahwa LNSW telah menyelesaikan 549 ruang lingkup pengembangan aplikasi pada 2025, lebih dari dua kali lipat target yang ditetapkan (249 perubahan), meskipun menghadapi keterbatasan SDM.

“Kita tahu bahwa masih banyak yang bisa kita optimalisasikan, masih banyak utilisasi yang bisa terus kita tingkatkan, dan juga mungkin masih banyak hal yang bisa kita kembangkan bersama,” kata Oza.

Re-engineering aplikasi layanan perizinan di SINSW dijadwalkan akan diimplementasikan mulai Januari 2026, diawali dengan Neraca Komunitas dan beberapa komoditas pertanian.

(NIA DEVIYANA)