Maruarar Sirait Buka Suara Pro-kontra Rumah Subsidi 18 Meter

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait buka suara terkait pro dan kontra terkait rumah subsidi seluas 18 meter.

Pria yang akrab disapa Ara ini awalnya menyampaikan bahwa anggaran untuk 350 ribu unit rumah sudah tersedia.

"Mengenai soal ukuran rumah ya, jadi begini. Rumah subsidi tahun ini yang sudah ada anggaranya 350.000, sudah ada di APBN. Artinya uangnya sudah ada," kata Ara di KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Dia menambahkan, selama ini rumah subsidi hanya satu ukuran yaitu 60 meter. Namun program rumah subsidi seluas 60 meter itu biasanya berada di lokasi yang jauh dari pusat kota.

"Contoh, enggak ada rumah subsidi di Jakarta, di Bandung. Rata-rata enggak ada ya di kota ya, kenapa? Karena harga tanahnya mahal," kata dia.

Dalam menjalankan program rumah subsidi ini, Ara mengaku telah menemui banyak ekosistem terkait, termasuk calon konsumen. Sebab menurutnya, jika tak mendengarkan apa yang dimaukan konsumen tentunya program rumah subsidi juga tak akan berjalan dengan baik.

"Konsumen juga soal tempat yang tidak terlalu jauh di kota itu menjadi penting sekali. Jadi pertimbangan, lokasi, lokasi, lokasi, lokasi, kemudian soal desain jadi penting. Harga juga jadi penting. Kita tentu menyampaikan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan termasuk kritikan," katanya.

Dari beberapa konsumen yang ditemuinya, ada juga dari kelompok milenial yang berharap pemerintah menyediakan rumah subsidi namun lokasinya di pusat kota. Maka dari itu, dirinya sebagai menteri mendorong usulan milenial kepada publik.

"Supaya ada rumah kebanyakan buat milenial yang ada di perkotaan kan begitu, karena selama ini saya dengar juga mereka yang paling penting tempatnya layak. Tidak kumuh. Tidak usah terlalu besar juga tidak apa-apa. Kita dorong dong wacana ini ke publik," katanya dia.

Gagasan yang didorong ke publik ini pun direspons pengusaha dengan menyampaikan rumah subsidi yang di maksud. Namun Ara menegaskan wacana rumah subsidi 18 meter belum menjadi keputusan resmi kementerian PKP.

"Kita minta beberapa pengusaha misalnya sudah mulai menyampaikan pikiran, pendapatnya, dan ada yang memberikan rumah contoh, jadi belum ada keputusan dari Kementerian kami soal ini," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)