Danai Proyek Hijau dan Sosial, BNI (BBNI) Terbitkan Sustainability Bond Rp5 Triliun
IDXChannel - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau Bank BNI menerbitkan obligasi senilai Rp5 triliun untuk mendanai proyek hijau dan sosial.
Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total target dana sebesar Rp15 triliun.
“Ini adalah langkah antisipatif untuk menjaga struktur likuiditas kami tetap solid, sekaligus mendukung pembiayaan berkelanjutan yang menjadi bagian dari komitmen kami terhadap environmental, social, and governance (ESG),” ujar Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A bertenor 3 tahun dan Seri B bertenor 5 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dan pelunasan pokok dilakukan sekaligus saat jatuh tempo (bullet payment).
BNI menunjuk PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi, sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Lembaga pemeringkat Pefindo juga memberikan peringkat tertinggi idAAA. Ini mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap kemampuan BNI dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
Masa penawaran awal obligasi berlangsung dari 12 hingga 19 Juni 2025, dengan tanggal efektif pada 25 Juni 2025. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 30 Juni hingga 1 Juli 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 7 Juli 2025.
Proses penerbitan dan distribusi obligasi dilakukan secara elektronik melalui sistem Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan konfirmasi kepemilikan akan diberikan oleh KSEI, perusahaan efek, atau bank kustodian.
Agung menegaskan, kondisi keuangan BNI saat ini sangat sehat. Sepanjang 2024, BNI mencatat laba bersih sebesar Rp21,7 triliun, tumbuh 2,7 persen secara tahunan. Rasio kecukupan modal (CAR) tercatat 21,4 persen, jauh di atas ketentuan minimum, dan rasio kredit bermasalah (NPL) net terjaga di 0,7 persen.
“Kondisi ini memberikan ruang yang leluasa bagi kami untuk tetap ekspansif dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Agung.
Dana hasil penerbitan akan dialokasikan secara selektif. Proyek yang dibiayai harus lolos evaluasi internal melalui mekanisme yang ketat, mulai dari pengajuan oleh unit bisnis, penilaian risiko, hingga persetujuan oleh Komite sub-ESG BNI. Lebih dari 50 persen dana untuk kegiatan sosial akan dialokasikan bagi sektor UMKM.
(DESI ANGRIANI)
