Protes Pelajar di Prancis Memanas, dari Blokade Sekolah hingga Kerusuhan Massa

Ketika para pelajar dari sebuah sekolah di Créteil, di pinggiran kota tenggaraParis, bergabung dengan guru-guru mereka dalam protes untuk menuntut penambahan sumber daya dan staf, mereka tidak menyangka bahwa tindakan tersebut akan memicu gerakan berskala nasional.

Kampanye ini dimulai pada 17 September dan dengan cepat mendapatkan momentum setelah video protes tersebar di media sosial, mendorong pelajar di seluruh Prancis untuk bergabung dalam seruan agar pemerintah mengambil tindakan guna mengatasi masalah ruang kelas yang terlalu padat, ketidakhadiran guru, fasilitas yang ketinggalan zaman, dan berbagai keluhan lainnya.

Lebih dari dua minggu setelah protes pertama, serikat pelajar menyerukan agar para siswa berkumpul untuk melakukan aksi massa pada hari Selasa. Sementara itu, ratusan sekolah ditutup total atau sebagian pada hari Senin, setelah pihak berwenang memutuskan bahwa kondisi keamanan yang memadai tidak terpenuhi.

Protes Pelajar di Prancis Memanas, dari Blokade Sekolah hingga Kerusuhan Massa

1. Blokade yang Berujung Kerusuhan

Meskipun banyak demonstrasi berlangsung damai, beberapa lainnya diwarnai oleh kerusuhan dan bentrokan di sela-sela aksi dengan aparat penegak hukum. Menurut Kementerian Kehakiman Prancis, telah terjadi lebih dari 5.060 penangkapan, dengan 87 di antaranya melibatkan anak di bawah umur. Sementara itu, lebih dari 170 siswa, 78 staf sekolah, dan lebih dari 600 petugas polisi mengalami luka-luka selama berlangsungnya protes.

Melansir Euro News, di seluruh Prancis, sejumlah sekolah mengalami kerusakan, dibakar, atau dijarah. Dalam beberapa kasus, pelaku kerusuhan menyusup ke dalam demonstrasi tersebut. Pada hari Senin, seorang remaja berusia 15 tahun dilaporkan terluka akibat granat polisi di kota Lens, Prancis utara, yang menyebabkan tangannya putus. Jaksa penuntut umum Etienne Thieffry mengatakan kepada pers bahwa belum dapat dipastikan secara definitif "apakah remaja tersebut memungut granat itu" atau apakah granat itu dilemparkan ke arahnya.Di kota Tours, Prancis tengah, keluarga seorang siswa laki-laki berusia 16 tahun mengajukan pengaduan terkait kekerasan polisi pada hari Minggu, setelah remaja itu kehilangan penglihatan pada mata kanannya beberapa hari sebelumnya. Menurut jaksa penuntut, cedera yang dialami remaja tersebut mengindikasikan bahwa ia mungkin terkena peluru karet polisi. Penyelidikan sedang dilakukan untuk kedua kasus tersebut.

2. Intervensi Polisi yang Berlebihan

Liga Hak Asasi Manusia Prancis (LDH) mengecam adanya "penyimpangan global dari supremasi hukum dan pengabaian terhadap kerangka hukum" dalam intervensi polisi yang melibatkan para siswa sekolah.

Dalam konferensi pers pada hari Senin, Nathalie Tehio, ketua organisasi tersebut, mengatakan bahwa hukum internasional tidak hanya "diabaikan", tetapi bahkan "diinjak-injak sepenuhnya."

Namun, Stanislas Gaudon, sekretaris nasional Alliance Police Nationale—sebuah serikat polisi besar di Prancis—mengatakan kepada Euronews bahwa polisi tetap fokus untuk memastikan keamanan di sekitar area sekolah.

"Ketika terjadi tindakan agresi dan penggunaan kekerasan, persoalannya adalah menentukan proporsionalitas dan legitimasi tindakan tersebut."

"Jika tindakan itu dilakukan terhadap individu yang menembaki petugas polisi atau melemparkan air keras, maka penggunaan kekerasan untuk membubarkan massa menjadi perlu. Saya tidak suka menggunakan istilah 'represi' atau 'penindasan' terhadap protes siswa. Bukan itu masalahnya. Jika tidak ada gangguan di ruang publik, maka tidak ada penggunaan kekerasan yang sah oleh aparat penegak hukum," ujar Gaudon.

3. Politisi Ikut Campur

Kerusuhan yang terus berlanjut telah menarik keterlibatan para politisi, sehingga meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk menyelesaikan situasi tersebut dan menanggapi keluhan para siswa.Pada hari Jumat, Menteri Pendidikan Édouard Geffray mengadakan pertemuan dengan serikat pekerja sekolah dan staf, serta perwakilan orang tua murid. Pada hari itu, Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin menyatakan bahwa unjuk rasa yang diwarnai kekerasan telah berdampak pada 735 dari 3.700 sekolah di Prancis dalam "berbagai bentuk."

Pada hari Minggu, Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengumumkan rencana aksi lima poin pemerintah. Ia mengatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mencegah pembatalan kelas, memperbaiki fasilitas melalui kerja sama dengan otoritas daerah, menata ulang jadwal kegiatan sekolah, serta membuat Parcoursup (platform pendaftaran universitas di Prancis) menjadi lebih transparan, di samping adanya janji umum untuk mendukung para siswa.

Kelompok sayap kiri garis keras menyatakan dukungan penuh terhadap unjuk rasa tersebut; Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai France Unbowed, pada hari Kamis menegaskan, "yang kami inginkan adalah agar kaum muda negeri ini dapat melewati peristiwa ini dengan kepala tegak."

Para pengkritik menuduh politisi tersebut beserta partainya telah memprovokasi dan memanipulasi kaum muda demi keuntungan politik. Sementara itu, ia menyatakan bahwa partainya mendukung gerakan tersebut namun tidak mengorganisasikannya, serta menginginkan agar gerakan itu berlangsung tanpa kekerasan.