Trump Bidik Greenland, Sekutu NATO Bereaksi Keras

JAKARTA - Isu masa depan Greenland kembali memanas setelah Gedung Putih mengonfirmasi, bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membahas “berbagai opsi” untuk memperoleh wilayah semi-otonom milik Denmark tersebut—termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Seperti dilansir dari BBC, Rabu (7/1/2026). Gedung Putih menyebut akuisisi Greenland sebagai “prioritas keamanan nasional” bagi Amerika Serikat. Pernyataan ini memperkuat klaim Trump yang kembali dilontarkan akhir pekan lalu, bahwa AS “membutuhkan” Greenland demi kepentingan keamanan strategis, khususnya di kawasan Arktik.

Langkah Trump langsung memicu reaksi keras dari Eropa. Enam negara sekutu—Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol—bersama Denmark mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark.

"Greenland adalah milik rakyatnya," tegas pernyataan tersebut, seraya menekankan bahwa keamanan Arktik harus dijaga secara kolektif oleh negara-negara NATO, bukan melalui tindakan sepihak.

Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa serangan apa pun dari AS terhadap Greenland berpotensi mengakhiri NATO—aliansi militer trans-Atlantik yang selama ini menjadi pilar pertahanan bersama Barat.

Gedung Putih sendiri tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan. “Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi Panglima Tertinggi,” bunyi pernyataan resmi pada Selasa, 6 Januari 2026.

Di Greenland, respons bernada tegas namun diplomatis. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyambut dukungan Eropa dan menyerukan dialog yang saling menghormati. Ia menegaskan bahwa status Greenland berakar kuat pada hukum internasional dan prinsip integritas teritorial.

Isu ini semakin sensitif karena muncul tak lama setelah intervensi militer AS di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Sehari kemudian, sebuah unggahan media sosial dari Katie Miller—istri ajudan senior Trump—menampilkan peta Greenland berwarna bendera AS dengan tulisan “SEGERA”, memicu spekulasi luas.

Stephen Miller, suaminya, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa “posisi resmi pemerintah AS adalah bahwa Greenland harus menjadi bagian dari Amerika Serikat”. Ketika ditanya apakah penggunaan kekuatan akan dikesampingkan, ia menjawab singkat: “Tidak ada yang akan melawan AS terkait masa depan Greenland.”

Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mencoba meredam kekhawatiran. Dalam pengarahan tertutup kepada anggota parlemen, ia menyebut Washington tidak berencana menginvasi Greenland, melainkan mempertimbangkan opsi pembelian atau perjanjian asosiasi bebas dengan wilayah tersebut.

Greenland sendiri bukan wilayah tanpa nilai strategis. Pulau berpenduduk sekitar 57.000 jiwa ini menyimpan cadangan logam tanah jarang yang besar, sementara pencairan es membuka peluang jalur perdagangan baru. Minat Rusia dan Tiongkok terhadap kawasan Arktik turut memperkuat kalkulasi geopolitik AS.

Meski demikian, jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Greenland menolak bergabung dengan Amerika Serikat. Morgan Angaju, warga Inuit berusia 27 tahun dari Ilulissat, mengaku cemas.

“Sangat menakutkan mendengar pemimpin dunia berbicara tentang kami seolah-olah kami adalah sesuatu yang bisa diklaim. Kalaallit Nunaat berarti tanah rakyat Greenland. Kami sudah menentukan siapa kami,” ujar Morgan.