Taliban Beri Jaminan kepada Pakistan Lewat Fatwa Pascabentrok Perbatasan

AFGHANISTAN – Pemerintah Taliban Afghanistan telah meningkatkan jaminan implisitnya kepada Pakistan. Langkah ini diambil beberapa hari setelah terjadi bentrokan perbatasan antara kedua negara, sebagai upaya untuk mempertahankan gencatan senjata.

Lebih dari seribu ulama Afghanistan dari seluruh negeri hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan di Kabul, melansir aawsat, Sabtu (13/12/2025). Pertemuan ini juga dihadiri Perdana Menteri Sementara Mullah Mohammad Hasan Akhund dan pejabat senior lainnya.

Majelis ulama tersebut, pada Rabu 10 Desember, mengeluarkan pernyataan politik dan yurisprudensi (fatwa). Isi fatwa menekankan bahwa wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk merugikan negara manapun dan bertekad untuk melawan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di luar perbatasan Afghanistan.

Beberapa jam setelah fatwa dikeluarkan, Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, secara terbuka menegaskan kembali komitmen pemerintahnya terhadap isi fatwa tersebut. Penegasan ini bertujuan meredakan ketegangan yang meningkat menyusul serangkaian serangan di Pakistan yang dikaitkan dengan kelompok militan, terutama Taliban Pakistan (Tehrik-e-Taliban Pakistan/TTP).

Dalam insiden terbaru, enam tentara Pakistan tewas setelah pos keamanan diserang di wilayah Kurram, dekat perbatasan Afghanistan. Islamabad menuduh eskalasi kekerasan disebabkan oleh militan yang menggunakan wilayah Afghanistan sebagai basis perencanaan serangan lintas batas terhadap pasukan keamanan mereka.

Namun, Kabul membantah tuduhan tersebut, dan bersikeras bahwa mereka tidak memiliki hubungan operasional dengan Taliban Pakistan.
Sementara pernyataan yang dikeluarkan pada akhir "Seminar tentang Mempertahankan dan Melindungi Sistem Islam" memberikan landasan religius bagi posisi pemerintah Kabul. 

Pernyataan itu menegaskan bahwa Keamiran, “telah memikul kewajiban bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk melawan negara mana pun,”

Sementara dokumen tersebut menekankan bahwa komitmen ini “adalah tugas yang wajib dilakukan oleh semua Muslim.” Selain itu, terdapat peringatan keras: “Siapa pun yang melanggar kewajiban ini dianggap sebagai pembangkang dan akan dikenakan tindakan yang diperlukan.”

Meskipun menyatakan bahwa, “mempertahankan kedaulatan negara adalah kewajiban agama,” pernyataan ulama secara bersamaan menggarisbawahi: “Semua Muslim harus menahan diri dari menggunakan tanah Afghanistan untuk merugikan negara lain mana pun... dan harus menjunjung tinggi komitmen yang telah dilaksanakan oleh Keamiran Islam.”

Fatwa ini juga melarang warga Afghanistan bepergian ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam aktivitas militer, menyatakan bahwa yang melanggar, “berada dalam pelanggaran dan pembangkangan,”
Pihak berwenang diwajibkan untuk mencegah dan mengambil langkah yang tepat. 

Fatwa tersebut juga menyerukan negara-negara Islam, "untuk menjaga hubungan yang bersahabat dan positif dalam kerangka persaudaraan, untuk saling menguntungkan, dan untuk menghindari perpecahan, perselisihan, dan konflik.”

Pernyataan ini diinterpretasikan secara luas sebagai upaya de-eskalasi ketegangan dengan Pakistan. Kepemimpinan Afghanistan tampaknya bertekad menyampaikan janji ganda, religius dan politik. Hal ini terlihat dari kombinasi fatwa agama dan pernyataan resmi, serta kehadiran pejabat tinggi (termasuk Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Agung, dan menteri senior lainnya) pada pertemuan ulama.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan terhadap Kabul untuk mengendalikan kelompok militan lintas batas dan menunjukkan kemampuannya menjaga keamanan internal.

Menteri Luar Negeri Muttaqi pun memperkuat posisi para ulama dengan menegaskan kembali janji Afghanistan untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan untuk melawan negara mana pun. Dalam pernyataan yang dilansir oleh media resmi, ia mengatakan, “semua ulama Afghanistan telah memperbarui fatwa terpadu mereka yang mewajibkan umat untuk melindungi sistem Islam.”

Dia juga menekankan komitmen kepemimpinan, “telah membuat komitmen kategoris bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk merugikan individu atau negara mana pun... Ini adalah rekomendasi dari para ulama, dan kepatuhan terhadapnya adalah wajib bagi semua Muslim.”

Muttaqi menambahkan bahwa, “para ulama telah menjelaskan kepada umat bahwa jika ada warga Afghanistan yang melanggar instruksi kepemimpinan mengenai kegiatan militer di luar negeri, Keamiran Islam berhak untuk mengambil tindakan terhadapnya,”

Hal ini diyakini merujuk secara implisit pada warga Afghanistan yang bergabung dengan Taliban Pakistan.

Mengakhiri pernyataannya, Muttaqi menekankan seruan ulama untuk “persatuan dan penolakan terhadap hasutan,” seraya mengatakan bahwa bangsa Afghanistan “telah, sepanjang sejarahnya, bertindak sesuai dengan fatwa dan bimbingan ulama mereka, dan akan terus melakukannya hari ini.”

Para pengamat menilai deklarasi religius-politik ini sebagai bagian dari upaya terkoordinasi untuk meredam kemarahan Pakistan dan mengisyaratkan kesediaan Kabul untuk menghormati komitmen keamanannya, menyusul serangkaian serangan dan konfrontasi perbatasan yang terakhir menewaskan empat orang Jumat lalu.