Balas Dendam, Pemimpin Hizbullah Naim Qassem Beri Sinyal Serang Israel
BEIRUT, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hizbullah Lebanon Naim Qassem mengutuk pembunuhan komandan senior Haitham Ali Tabatabai oleh Israel pekan lalu. Ini merupakan komentar pertama Qassem sejak serangan terhadap Ali Tabatabai di Beirut.
Menurut Qassem, serangan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) itu merupakan kejahatan yang disengaja. Hizbullah berhak membalas kematian kepala staf militer kelompok tersebut kapan pun.
"Apa yang terjadi adalah serangan terang-terangan dan kejahatan disengaja, dan kita berhak untuk membalas. Kita akan menentukan waktunya," ujarnya, dalam pidato mengenang kematian Ali Tabatabai, seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (29/11/2025).
Serangan yang terhadap apartemen di pinggiran selatan Beirut itu juga empat orang serta melukai 25 orang lainnya.
Hizbullah mengonfirmasi kematian Tabatabai dalam serangan tersebut.
Menurut Qassem, perjanjian gencatan senjata Israel-Hizbullah yang berlaku pada 27 November 2024 telah memasuki fase baru. Dia mendesak pemerintah Lebanon memikul tanggung jawab untuk mengusir penjajah Israel.
Qassem mengutuk para pejabat Lebanon dengan menyebutnya sebagai "budak Israel". Meski jumlah mereka sedikit, namun membuat masalah dengan berusaha mengacaukan pemerintah dan mengikuti perintah Amerika Serikat, termasuk melucuti senjata kelompoknya.
Hizbullah, kata Qassem, siap membahas strategi pertahanan, namun tidak di bawah tekanan serta tidak untuk mencapai perjanjian baru.
Lebih lanjut Qassem menuduh Israel ingin menjadikan Lebanon sebagai halaman belakang negaranya dan itu tak akan terjadi.
"Kita tidak akan bisa terima musuh menentukan cara hidup kita. Kita, rakyat, sekutu, dan tentara tidak akan tunduk kepada Israel," katanya.
Israel dan Hizbullah menyepakati gencatan senjata pada 27 November 2024, setelah berperang selama lebih dari setahun. Lebih dari 4.000 orang tewas dan 17.000 lainnya luka.
Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, pasukan Israel seharusnya mundur dari Lebanon selatan sejak Januari 2025. Namun hanya sebagian yang ditarik dan terus mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.
