Menteri Israel Sebut Tak Ada Bangsa Palestina, Begini Kecaman Keras Rusia

NEW YORK, iNews.id - Pernyataan kontroversial Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir kembali memicu kecaman internasional. Tidak hanya menolak mengakui keberadaan bangsa Palestina, Ben Gvir bahkan menghasut pembunuhan terhadap pejabat Otoritas Palestina. 

Rusia menjadi salah satu negara yang bereaksi paling keras atas pernyataan tersebut.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB membahas situasi di Timur Tengah, Senin (24/11/2025), Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia menyinggung langsung ucapan Ben Gvir yang menurutnya bersifat provokatif, tidak bertanggung jawab, dan berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.

Pernyataan Ben Gvir Berbahaya dan Kontraproduktif

Nebenzia menegaskan komentar Ben Gvir yang menyebut bangsa Palestina tidak ada merupakan bentuk hasutan yang bisa memicu ketegangan baru di tengah upaya internasional menjaga stabilitas selama masa gencatan senjata.

“Hasutan untuk membunuh pejabat senior Otoritas Palestina, dan saya sampaikan dengan halus, tidak berkontribusi pada pembentukan proses perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain mengecam retorika Ben Gvir, Rusia juga menyoroti laporan bahwa Israel mendanai kelompok-kelompok bersenjata Palestina tertentu untuk melawan Hamas. Menurut Nebenzia, tindakan semacam itu bisa menciptakan dinamika baru yang sangat berbahaya di Jalur Gaza.

Moskow Desak Israel Tahan Diri

Rusia mendesak semua pihak, khususnya Israel, untuk menahan diri dari tindakan provokatif yang dapat membatalkan momentum gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober.

Nebenzia menegaskan stabilitas di Gaza hanya dapat tercapai bila kedua pihak melaksanakan perjanjian gencatan senjata dengan iktikad baik, bukan dengan retorika ekstrem atau langkah-langkah yang memicu fragmentasi internal Palestina.

Dukungan Rusia terhadap Pasukan Stabilisasi Internasional

Meski memilih abstain dalam voting resolusi pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza, Rusia mengatakan pihaknya percaya ISF dapat efektif jika bekerja sama dengan Pemerintah Otoritas Palestina.

Resolusi sponsor AS tersebut disetujui 13 dari 15 anggota DK PBB, sementara Rusia dan China abstain namun tidak memveto. ISF akan bertugas selama 2 tahun untuk mengamankan perbatasan, melindungi warga sipil, mengawasi distribusi bantuan, serta melatih kembali aparat keamanan Palestina.

Presiden AS Donald Trump bahkan menyampaikan terima kasih kepada Rusia dan China karena tidak menggagalkan pembentukan ISF.