Israel Marah setelah Prancis Umumkan Akan Akui Negara Palestina

Pemerintah Israel marah atas pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron yang akan mengakui Palestina sebagai negara. Macron menyatakan pengakuan resmi akan dibuat pada September mendatang.

Wakil Perdana Menteri Israel Yariv Levin, seperti dikutip AFP, Jumat (25/7/2025), mengecam langkah Prancis tersebut, menyebutnya sebagai "noda hitam dalam sejarah Prancis dan bantuan langsung bagi terorisme".

Levin, yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman, mengatakan: "Keputusan memalukan Prancis berarti sekaranglah waktunya untuk menerapkan kedaulatan Israel di Tepi Barat."

Baca Juga: Membangkang terhadap AS, Prancis Akan Nekat Akui Negara Palestina

Tepi Barat adalah wilayah Palestina yang telah diduduki Israel sejak 1967.Sebelumnya pada hari Kamis, Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara. Ini menjadi pembangkangan Prancis terhadap Amerika Serikat (AS) yang telah memperingatkan sekutu Barat-nya untuk tidak mengakui Negara Palestina.

Macron mengatakan keputusan Prancis merupakan upaya untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai "komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi" di Timur Tengah.

Dalam pernyataan mengejutkan, Macron mengatakan bahwa dia akan membuat pengumuman resmi terkait hal tersebut di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September di New York.

"Kebutuhan mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil," katanya.

Meskipun sebagian besar negara di dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara, AS dan banyak sekutu dekatnya tidak mengakuinya. Dengan keputusan Presiden Macron, Prancis akan menjadi negara besar pertama di G7—yang terdiri dari AS, Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, dan Italia—yang secara resmi mengakui Negara Palestina.

Langkah Prancis ini diambil di tengah upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri permusuhan antara Israel dan Hamas.

Juga, pada hari Kamis, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa Washington telah memutuskan untuk memulangkan tim negosiasinya untuk konsultasi setelah tanggapan terbaru dari Hamas. "Yang jelas menunjukkan kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza," ujarnya.

Kesepakatan yang sedang dibahas menyerukan gencatan senjata selama 60 hari di mana Hamas akan membebaskan sepuluh sandera yang masih hidup dan jenazah 18 sandera lainnya secara bertahap, dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Pasokan bantuan kemanusiaan akan ditingkatkan, dan kedua belah pihak akan mengadakan negosiasi menuju gencatan senjata yang langgeng.

Perundingan terhenti karena tuntutan yang saling bertentangan tentang cara mengakhiri perang. Hamas bersikeras hanya akan membebaskan semua sandera dengan imbalan penarikan penuh Israel dan penghentian permusuhan. Di sisi lain, Israel menolak untuk mengakhiri perang sampai Hamas melepaskan kekuasaan dan melucuti senjata, sebuah syarat yang ditolak oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Perang dimulai pada Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke Israel selatan yang menewaskan 1.200 orang. Sejak itu, lebih dari 59.000 warga Palestina telah tewas, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.