Hamas Peringatkan Kamp Penahanan Israel di Gaza Selatan Berkedok Bantuan
Hamas memperingatkan Israel berencana membangun kamp penahanan di Jalur Gaza selatan dengan kedok pemberian bantuan.Gerakan itu mengklarifikasi Israel menggunakan pembatasan bantuan ke Gaza sebagai alat politik dan keamanan, dalam apa yang disebutnya sebagai strategi "kelaparan yang direkayasa", yang membuka jalan bagi realitas baru yang mencakup pembentukan kamp penahanan di selatan Jalur Gaza.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (22/5/2025), kelompok itu memperingatkan, "Pendudukan terus merekayasa kelaparan di Gaza. Bantuan saat ini tidak lebih dari setetes air di lautan dibandingkan dengan kebutuhan kemanusiaan."
Hamas menekankan bantuan yang masuk ke Gaza mewakili kurang dari 10 dari kebutuhan sebenarnya, memperingatkan, "Kelaparan meluas dari hari ke hari."
Pernyataan itu menolak apa yang disebutnya sebagai "rencana bantuan ghetto", yang menggambarkannya sebagai upaya menutupi genosida yang sedang berlangsung.
“Rencana ini tidak akan membebaskan pendudukan dari tanggung jawab,” tegas Hamas, sambil memperingatkan, “Skema untuk mendirikan kamp-kamp penahanan di selatan dengan dalih bantuan kemanusiaan akan gagal.”
Hamas menegaskan kembali tuntutannya untuk “koridor kemanusiaan permanen, pencabutan pengepungan sepenuhnya, dan diakhirinya manipulasi kelaparan dan pemerasan kemanusiaan.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan Tel Aviv hanya tinggal beberapa hari lagi untuk menerapkan sistem bantuan baru untuk Gaza.
Ia juga mengatakan bermaksud membangun “zona steril” yang bebas dari Hamas, tempat warga sipil akan direlokasi dan diberikan kebutuhan pokok.
Netanyahu juga menunjukkan kesediaannya mengakhiri perang jika Hamas membebaskan semua sandera, menyerahkan kekuasaan, dan jika usulan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi penduduk Gaza ke luar Jalur Gaza dilaksanakan.
Di bawah tekanan internasional, Israel baru-baru ini mengizinkan puluhan truk bantuan masuk ke Gaza, setelah memblokir hampir semua makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan pasokan lainnya selama hampir tiga bulan.
Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan pada hari Rabu bahwa bantuan tersebut masih belum sampai kepada warga sipil Palestina dua hari setelah konvoi diizinkan masuk.
