6 Negara Timur Tengah Sepakat Tolak Pembentukan Negara Palestina di Arab Saudi

6 Negara Timur Tengah Sepakat Tolak Pembentukan Negara Palestina di Arab Saudi

Global | sindonews | Minggu, 9 Februari 2025 - 14:52
share

Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang beranggotakan enam negara Timur Tengah telah "mengecam dengan keras" komentar perdana menteri Israel tentang pembentukan negara Palestina di Arab Saudi.

Sekretaris Jenderal Jasem Mohamed Albudaiwi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "pernyataan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab ini menegaskan pendekatan pasukan pendudukan Israel dalam ketidakhormatan mereka terhadap hukum dan perjanjian internasional dan PBB serta kedaulatan negara".

"Posisi Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara GCC yang tegas dan kuat untuk mendukung rakyat Palestina dalam memperoleh hak-hak mereka yang sah," kata Albudaiwi, dilansir Al Jazeera. Dia mengungkapkan, perlunya mencapai solusi dua negara dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

Pejabat itu juga memperbarui seruannya kepada masyarakat internasional untuk "bersikap serius dan tegas terhadap pernyataan agresif Israel ini, yang menimbulkan ancaman dan bahaya bagi keamanan dan stabilitas kawasan dan dunia secara keseluruhan".

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Sufian Qudah menyebut komentar pemimpin Israel itu sebagai "pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional" dan menegaskan "dukungan penuh dan solidaritas Yordania dengan" Arab Saudi. Ia menyebut pernyataan Netanyahu "agresif" dan "provokatif".

"Pemerintah Israel tidak akan berhasil menutupi fakta bahwa pendudukan dan pelanggaran hak-hak rakyat Palestina yang berkelanjutan merupakan dasar dari konflik di wilayah tersebut," tambah Qudah.

Mesir dan Palestina juga mengecam saran tersebut.

Kemudian, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi telah mengeluarkan pernyataan yang menolak usulan Netanyahu dan berterima kasih kepada negara-negara Arab atas kecaman mereka terhadap komentar perdana menteri Israel tersebut.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa mereka menolak pernyataan "yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Gaza, termasuk pembersihan etnis yang mereka alami".

Ditambahkannya, "Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya."

Topik Menarik