Trump Akui Tidak Terburu-buru Laksanakan Rencananya Caplok Gaza
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berusaha meredakan ekspektasi atas rencananya yang kontroversial untuk mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza yang terkepung pada hari Jumat (7/2/2025) setelah rencana tersebut ditolak secara luas.
Trump mengatakan rencananya, yang dia gambarkan sebagai "transaksi real estat" telah "diterima dengan sangat baik", meskipun tidak jelas kepada siapa dia merujuk setelah rencana tersebut dikritik oleh para pemimpin regional, sekutu dekat, dan beberapa sekutu terdekat Presiden dari Partai Republik di Capitol Hill.
"Itu akan dipasok dan diberikan kepada kita oleh Israel. Mereka akan mengawasinya dalam hal keamanan," ujar dia kepada wartawan di Ruang Oval tempat dia menjamu Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.
"Kita tidak berbicara tentang pasukan di lapangan atau apa pun, tetapi saya pikir fakta bahwa kita ada di sana, bahwa kita memiliki investasi di sana, saya pikir, akan sangat membantu menciptakan perdamaian," papar dia.
Jonathan Kuttab, pengacara hak asasi manusia internasional dan Direktur Eksekutif Friends of Sabeel North America (FOSNA), gerakan Kristen Palestina, juga menyuarakan kritik keras terhadap rencana kontroversial Trump mengenai Gaza.
Kuttab menggambarkan usulan tersebut sebagai "mengejutkan dalam banyak hal", dan mengatakan usulan tersebut "sama sekali mengabaikan hukum internasional."
"Anda tidak bisa begitu saja mengambil sebidang wilayah lain dan memilikinya," ungkap dia kepada Anadolu. "Itu kejahatan perang. Itu jelas kejahatan perang."
Kuttab juga menyoroti dimensi moral dari rencana tersebut, menyebutnya, "Sama sekali tidak bermoral."
Dia mempertanyakan bagaimana mungkin lebih dari 2 juta orang di Jalur Gaza harus mengungsi dari rumah mereka, menyamakannya dengan upaya pembersihan etnis.
"Dia (Trump) mengatakannya di hadapan Netanyahu, yang menyeringai karena dialah yang menghancurkan Gaza," ungkap Kuttab. "Itu sama sekali tidak dapat diterima. Itu juga tidak sesuai dengan zaman."
Kuttab menambahkan motif yang mendasari usulan tersebut bersifat ideologis dan praktis.
“Aspek ideologisnya adalah membuat orang mulai berpikir untuk menerima gagasan bahwa warga Palestina dapat diusir dari Palestina secara permanen,” ujar dia.
“Hal yang praktis adalah membiarkan pemerintahan Netanyahu bertahan … Pemerintah akan runtuh kecuali Anda melanjutkan perang, atau kecuali Anda melakukan sesuatu untuk menyingkirkan orang-orang di Gaza. Jadi Trump bersedia melakukan pekerjaan itu untuk Netanyahu,” papar dia.
