Hamas Dikabarkan Tarik Diri dari Perundingan Gencatan Senjata Gaza, Tuduh Israel Tambah Syarat Baru
GAZA Hamas dikabarkan tidak akan bergabung dalam perundingan gencatan senjata Gaza . Termasuk kesepakatan pembebasan sandera yang akan dilanjutkan di Doha, Qatar, pada Kamis (15/8/2024).
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa Hamas menginginkan peta jalan untuk melaksanakan perjanjian tersebut dan tidak akan terlibat dalam perundingan demi perundingan untuk memberikan perlindungan bagi Israel agar melanjutkan perangnya.
Ia menegaskan kembali bahwa peta jalan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan yang diusulkan dan digariskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada akhir bulan Mei dan menuduh Israel menambahkan syarat-syarat baru.
Pada Rabu (14/8/2024), seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi bahwa perwakilannya tidak akan menghadiri pertemuan tersebut, meskipun banyak dari mereka bermarkas di ibu kota Qatar.
Kami menginginkan peta jalan untuk mengimplementasikan apa yang telah kami sepakati berdasarkan rencana gencatan senjata Presiden Biden dan resolusi Dewan Keamanan, yang menjamin penarikan Israel dari Jalur Gaza, khususnya dari koridor Philadelphia [yang membentang di sepanjang perbatasan dengan Mesir], dan memungkinkan kembalinya orang-orang terlantar ke Gaza utara tanpa batasan, dan memungkinkan aliran bantuan kemanusiaan, katanya kepada BBC.
Israel-lah yang menambahkan persyaratan baru dan mengingkari perjanjian sebelumnya, tambahnya.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel membantah telah menambah syarat-syarat baru dan mengatakan Hamas-lah yang menuntut perubahan.
Perundingan tersebut diperkirakan akan tetap berlangsung bahkan tanpa Hamas, karena para mediator AS, Mesir, dan Qatar mengatakan bahwa mereka dapat menggunakannya untuk menyusun rencana yang menyelesaikan masalah-masalah yang tersisa. Mereka mengalami beberapa kemunduran bulan lalu dan telah ditangguhkan sejak pemimpin politik dan kepala negosiator Hamas, Ismail Haniyeh, dibunuh di Teheran.
AS berharap bahwa penyelesaian kesepakatan dapat mencegah Iran membalas dendam atas pembunuhan terhadap Israel, yang tidak membenarkan atau membantah keterlibatannya dan mencegah konflik regional.
AS diketahui telah meningkatkan upaya diplomatiknya menjelang perundingan. Pada Rabu (14/8/2024), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan PM Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan dalam panggilan telepon bahwa tidak ada pihak di kawasan itu yang boleh mengambil tindakan yang akan merusak upaya untuk mencapai kesepakatan.
Melalui pernyataan departemen luar negeri, Blinken juga berbicara secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty.
Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris juga diberi pengarahan oleh tim keamanan nasional mereka tentang perkembangan terbaru di Timur Tengah.
