Junta Umumkan Darurat Militer di Daerah Konflik
YANGON -Junta militer mengumumkan darurat militer di beberapa wilayah Myanmar pada Kamis (2/2). Pengumuman itu dikeluarkan sehari setelah pihak berwenang mengumumkan keadaan darurat telah diperpanjang di seluruh negeri.
Televisi MRTV yang dikelola negara menyiarkan pengumuman oleh Aung Lin Dwe, sekretaris Dewan Administrasi Negara junta militer, yang memberlakukan darurat militer di 37 kota kecil di delapan dari 14 wilayah dan negara bagian.
Sebelas dari kota-kota yang terkena dampak berada di wilayah Sagaing dan tujuh di Negara Bagian Chin, daerah di barat laut tempat pertempuran paling sengit terjadi antara tentara dan gerilyawan yang tergabung dalam Pasukan Pertahanan Rakyat prodemokrasi dan sekutu mereka dalam milisi etnis minoritas.
"Darurat militer perlu diumumkan untuk secara efektif menegakkan keamanan dan supremasi hukum," kata Aung Lin Dwe dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu surat kabar yang dikelola pemerintah, Global New Light of Myanmar , menulis di 37 kota yang terkena penerapan darurat militer tidak boleh ada pengajuan banding untuk vonis yang telah dijatuhkan oleh pengadilan militer, dengan pengecualian hukuman mati yang harus disetujui oleh pemimpin junta Min Aung Hlaing.
Sebelumnya, junta militer telah mengumumkan status darurat militer di Yangon pada awal 2021, setelah aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa terus meningkat.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pengawas independen yang melacak pembunuhan dan penangkapan ekstrajudisial melaporkan setidaknya 2.948 warga sipil telah tewas sejak pengambilalihan kekuasaan dalam kudeta militer di negara anggota Asean itu.
Gantikan Undang-undang
Penerapan status darurat militer oleh junta berarti menggantikan semua undang-undang yang sebelumnya berlaku dan memberikan otoritas total kepada militer atas wilayah tertentu, termasuk fungsi administratif, yudikatif dan penegakan hukum.
Daerah lainnya dimana darurat militer diberlakukan adalah di wilayah Magway, Bago dan Tanintharyi, dan Negara Bagian Kayah, Kayin dan Mon.
Sebelumnya pada Rabu (1/2) pemerintah militer Myanmar mengumumkan telah memperpanjang keadaan darurat yang diberlakukan ketika junta merebut kekuasaan dua tahun lalu. Langkah itu berujung pada pembatalan rencana pemilihan umum yang sebelumnya diharapkan digelar pada Agustus mendatang.
Junta militer menyatakan perlu untuk memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan lagi dengan alasan karena negara masih dalam situasi yang tidak normal dan perlu waktu untuk mempersiapkan pemilu yang damai dan stabil.
Selain mengumumkan penambahan darurat militer, junta pada Rabu juga mengumumkan perombakan besar-besaran kabinet dan Dewan Administrasi Negara yang lebih kuat. AFP/DW/I-1
