AS dan Sekutu Beri Junta Sanksi Tambahan
WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) bersama dengan Kanada, Inggris, dan Australia pada Selasa (31/1) memberlakukan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Persatuan, perusahaan pertambangan, pejabat energi dan lainnya, sesuai pernyataan dari Kementerian Keuangan AS.
"AS telah menjatuhkan sanksi kepada enam individu dan tiga organisasi, termasuk otoritas pemilu negara itu," demikian pernyataan dari Kementerian Keuangan AS.
Pernyataan itu merupakan yang pertama kalinya AS menargetkan pejabat perusahaan minyak dan gas Myanmar, direktur pelaksana, dan wakil direktur pelaksana. Perusahaan energi tersebut adalah satu-satunya badan usaha milik negara penghasil pendapatan terbesar di Myanmar.
Hingga Januari, Kementerian Luar Negeri AS telah menetapkan 74 individu dan 29 entitas untuk dikenai sanksi. Kementerian itu menarget mereka yang mendukung para pemimpin militer, pedagang senjata dan pengusaha yang berafiliasi dengan rezim.
Menanggapi peringatan 2 tahun terjadinya kudeta militer di Myanmar, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan kepada wartawan bahwa rezim militer Myanmar telah menyeret negara pada jalur bencana dan mematikan dengan kudeta militer yang brutal terhadap pemerintah negara yang dipilih secara demokratis.
"Kami akan bekerja untuk membantu memulihkan demokrasi bagi dan bagi rakyat Burma," tegas dia.
Sementara itu sekutu AS yaitu Kanada telah menargetkan enam pejabat dan melarang ekspor, penjualan, pasokan, atau pengiriman bahan bakar penerbangan. Australia juga menargetkan anggota junta dan perusahaan yang dikelola militer.
Inggris pun memberi sanksi dengan menunjuk dua perusahaan dan dua orang yang membantu memasok angkatan udara Myanmar yang digunakan untuk melakukan kampanye pengeboman. Sanksi tersebut dijatuhkan ketika militer Myanmar telah melakukan pemboman udara dan serangan lain terhadap pasukan prodemokrasi.
Desak Asean
Sementara itu pada peringatan 2 tahun kudeta, PBB minta agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) berperan intensif bagi perdamaian Myanmar.
Seruan itu dilontarkan setelah PBB mendengar laporan dari organisasi hak asasi manusia Myanmar Witness bahwa pasukan junta militer makin sering melancarkan serangan udara terhadap kelompok perlawanan.
Dalam laporannya pada Selasa (31/1), Myanmar Witness menyebut bahwa pasukan junta militer telah menempatkan penduduk Myanmar dalam posisi genting, menghancurkan rumah, sekolah, dan tempat ibadah, yang adalah situs yang seharusnya aman bagi warga sipil.
"Sekjen PBB mengecam keras semua bentuk kekerasan dan berharap pada Asean," kata Juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
"Krisis di negara ini bisa memburuk dan memicu implikasi regional yang serius," imbuh dia.
Selanjutnya PBB mengatakan bahwa Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, akan berkoordinasi erat dengan Asean untuk menanggapi seruan Dewan Keamanan PBB agar terlibat secara intensif dengan semua pihak terkait di Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan mendukung kembalinya demokrasi. AFP/DW/I-1
