Koneksi Internet Jadi Penentu Hidup dan Matinya Warga Myanmar di Zona Konflik

Bagi seorang petani bernama Zaw Myint Thein yang tinggal di wilayah Myanmar barat laut, putusnya koneksi internet selama lebih dari setahun di wilayahnya telah menyebabkan banyak ketidaknyamanan. Putranya tidak dapat belajar dan ia tidak dapat lagi menjual panen semangkanya secara daring. Kondisi ini membuat Zaw Myint Thein merasa terisolasi.

"Sepertinya mata dan telinga saya ditutup," kata pria berusia 45 tahun itu saat berbicara melalui sambungan telepon dari wilayah Sagaing. "Namun di zona kubu perlawanan terhadap junta militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta awal tahun lalu, pemutusan internet yang diperintahkan tentara dan pemutusan komunikasi telepon seluler secara sporadis, itu berarti nyawa kita sedang dipertaruhkan," imbuh dia.

Pada Mei lalu, Zaw Myint Thein mengatakan pasukan junta telah menyergap desa terdekat dan membunuh sembilan penduduk desa. Ia menambahkan bahwa nyawa penduduk itu mungkin bisa diselamatkan jika datang peringatan serangan yang memberitahu mereka.

"Mereka tidak mendapatkan informasi sebelumnya," kata Zaw Myint Thein.

Saat ini banyak orang di Myanmar mengandalkan aplikasi media sosial Facebook Messenger atau WhatsApp untuk berkomunikasi, sebagian karena mereka menganggapnya lebih aman daripada berbicara di ponsel.

Masalah koneksi internet yang terputus juga dirasakan warga yang tinggal di Kota Praja Ayadaw dekat dengan tempat tinggal membuat Zaw Myint Thein. Thin Thin, 42 tahun, warga Ayadaw mengeluhkan laporan putusnya koneksi internet terkait dengan serangan oleh pasukan junta pada Agustus lalu.

"Warga desa tidak tahu informasi (akan ada serangan) karena internet dimatikan. Mereka baru tahu ketika tentara datang," kata Thin Thin melalui sambungan telepon.

Memutuskan koneksi internet adalah salah satu langkah awal dari tentara junta setelah menggulingkan pemerintah terpilih negara itu pada 1 Februari 2021 lalu, yang memicu gelombang protes massa yang berusaha ditumpas oleh militer dengan tindakan keras berdarah untuk membungkam perbedaan pendapat.

Sejak itu, pemutusan dan gangguan internet telah menjadi rutinitas junta Myanmar, yang oleh para pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut sebagai \'kediktatoran digital\'.

"Akses daring ke informasi adalah masalah hidup dan mati bagi mereka yang melarikan diri dari serangan militer," kata mereka pada Juni lalu, seraya menegaskan bahwa pemutusan akses internet merupakan upaya junta untuk menyeret Myanmar kembali ke era \'kegelapan digital\'.

"Pemerintah di seluruh dunia semakin menggunakan metode pembatasan internet selama terjadinya kerusuhan politik sebagai alat untuk membatasi kebebasan berekspresi dan menyembunyikan pelanggaran HAM," kata kelompok hak digital.

Sementara kelompok Access Now melaporkan bahwa Myanmar memberlakukan lebih banyak pemutusan internet daripada negara mana pun dengan 15 pemutusan koneksi, bahkan di beberapa daerah konflik seperti Sagaing, pemutusan koneksi internet hingga kini masih terus berlanjut.

"Pemutusan koneksi itu dilakukan dengan tujuan untuk membatasi kemampuan warga untuk mengatur, mengunggah video protes dan melaporkan serangan udara terhadap warga sipil atau pembunuhan dan penangkapan yang melanggar hukum. Dalam kasus yang paling serius, pemutusan internet dilakukan untuk menutupi pelanggaran dan kekejaman HAM," ucap Wai Phyo Myint, analis kebijakan Asia-Pasifik di Access Now.

Hambat Pasokan

Sementara internet telah dipulihkan di Kota Yangon dan daerah lain di bawah kendali militer, pemutusan koneksi terus berlanjut di zona konflik seperti Sagaing, di mana pemerintahan bayangan mengkampanyekan perang defensif rakyat pada tahun 2021 untuk menggulingkan junta.

Para pemimpin junta telah memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memutuskan koneksi internet seluler dan nirkabel terutama di pedesaan di mana gerakan perlawanan telah dibentuk.

"Setidaknya 54 dari 330 kota praja di Myanmar saat ini terkena pemutusan internet," lapor Access Now.

Pemutusan koneksi ini juga menghambat arus pasokan makanan dan barang kebutuhan pokok lainnya.

"Sopir bus dan truk tidak bisa mendapatkan informasi tentang jalan mana yang aman," kata Wai Phyo Myint. "Hal ini mengganggu pengiriman barang kebutuhan pokok seperti makanan. Di beberapa daerah bahkan dilaporkan kebutuhan obat-obatan dasar sudah habis," imbuh dia. ST/I-1