Tentang Kematian Mahsa Amini dan Aksi Protes Rusuh, Apa Kata Presiden Iran?
DUBAI - Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Rabu (28/9) mengatakan, kematian Mahsa Amini dalam tahanan membuat sedih semua orang di Republik Islam, namun ia memperingatkan bahwa chaos yang terjadi akibat protes kematian Amini tidak dapat diterima
Kematian Amini dua minggu lalu memicu protes luas anti-pemerintah di seluruh penjuru Iran. Para pengunjuk rasa menyerukan untuk mengakhiri aturan Islam yang telah berlaku lebih dari empat dekade kekuasaan.
"Kami semua sedih dengan insiden tragis ini .. (Namun) chaos tidak bisa diterima," kata Raisi dalam wawacara di televise pemerintah, sementara protes terus berlanjut di seluruh negeri.
"Garis merah pemerintah adalah keamanan rakyat kami Tidak ada yang bisa membiarkan orang mengganggu kedamaian masyarakat lewat kerusuhan."
Di samping bertambahnya korban yang tewas dalam aksi protes dan pembubaran paksa oleh paskan keamanan menggunakan gas airmata, cengkih, dan di beberapa kasus menggunakan peluru, video-video di media social menunjukkan warga Iran tetap melakukan aksi protes an menyanyikan "Kematian bagi diktator"
Namun tetap saja keruntuhan Republik Islam Iran tampaknya masih jauh lantaran para pemimpinnya tidak menunjukkan kelemahan yang mereka yakini telah merobek-robek nasib Shah Iran yang didukung AS pada 1979, kata pejabat senior Iran kepada Reuters.
Kemarahan para demonsran telah menyebar ke lebih dari 80 kota sejak kematian Amini 13 September lalu. Amini ditangkap polisi moral lantaran tidak mengenakan pakaian yang tepat yang menjadi aturan ketat di Iran.
Amini berasal dari kota Kurdi Saqez, ia meninggal di rumah sakit setelah koma. Kematiannya memicu protes besar-besaran yang pertama di jalanan Iran semenjak protes kenaikan harga minyak pada 2019.
Raisi yang memerintahkan investigasi atas kematian Amini mengatakan, "tes forensik akan memberikan laporan atas kematiannya beberapa hari ke depan."
Meski Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khameini belum berkomentar terkait protes, badan pengawas garis keras menyerukan pengadilan bertindak tegas terhadap para pelaku dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan melukai warga tak bersamah serta petugas keamanan."
Khameini menunjuk enam pejabat senior dari 12 anggota badan yang dikenal dengan nama Dewan Keamanan.
