Indonesia: Asean Tolak Jadi Pion dalam "Perang Dingin Baru"

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada Senin (26/9) mengatakan bahwa Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) menolak menjadi pion dalam Perang Dingin yang baru, saat ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia dalam posisi memegang presidensi G20 tidak akan membiarkan blok geopolitik menghalangi pemulihan ekonomi global.

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB itu, Menlu Retno berbicara dua kali tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat dinegosiasikan, tetapi tidak menyebutkan invasi yang dilakukan oleh Russia ke Ukraina atau ketegangan teritorial di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Mewakili Presiden Joko Widodo, Menlu Retno juga mengkritik adanya pengelompokan-pengelompokan mini-lateral pascaperang, dengan mengatakan bahwa mereka telah menjadi bagian dari perang proksi antara negara-negara besar.

"Ini bukan pembangunan regional yang seharusnya. Itu harus berfungsi sebagai kerangka untuk perdamaian dan stabilitas daripada merongrongnya," kata dia.

Menurut Menlu Retno, Asean dibentuk untuk memajukan perdamaian di kawasan itu. "Asean dibangun sejatinya untuk tujuan ini. Kami menolak menjadi pion dalam Perang Dingin yang baru," ucap Menlu Retno. "Sebaliknya, kami secara aktif mempromosikan paradigma kolaborasi dengan semua negara. Paradigma ini juga akan menjadi pedoman kepemimpinan Indonesia di Asean tahun depan," tegas dia.

Indonesia adalah anggota pendiri blok regional itu dan Jakarta berfungsi sebagai kantor pusat Sekretariat Asean. Indonesia akan mengambil alih kepemimpinan Asean dari Kamboja tahun depan, dalam periode yang penuh gejolak di tengah krisis pascakudeta di salah satu negara anggotanya, Myanmar.

Asean telah dikritik habis-habisan karena kelambanannya atas kasus di Myanmar dan atas kegagalan mewujudkan konsensus lima poin yang telah disetujui militer Myanmar dalam pertemuan darurat tahun lalu.

Asean yang terdiri dari 10 negara anggota itu melakukan operasinya dengan konsensus. Kritikus mengatakan bahwa hubungan dekat beberapa negara anggotanya dengan Tiongkok, telah mencegah Asean mengambil sikap tegas terhadap militer Myanmar.

Namun demikian, Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia prihatin dengan kelambanan militer Myanmar dalam mengimplementasikan kelima poin kesepakatan untuk mengembalikan negara itu ke demokrasi.

Harapkan G20

Dalam pidatonya pada Senin, Menlu Retno juga mengatakan tidak ada pilihan selain KTT G20 bisa menghasilkan beberapa solusi bagi dunia yang sedang berjuang pascapandemi.

"Seluruh dunia menaruh harapan pada G20 untuk menjadi katalis pemulihan ekonomi global, terutama bagi negara berkembang," kata Menlu Retno. "G20 tidak boleh gagal. Kita tidak bisa membiarkan pemulihan global jatuh pada belas kasihan geopolitik," kata dia di depan Majelis Sidang Umum PBB.

"Kita harus bertindak segera untuk mengatasi krisis pangan dan energi serta mencegah terjadinya krisis pupuk. Jika tidak, miliaran orang lagi akan berisiko, terutama di negara berkembang," kata Menlu Retno. "Dalam situasi seperti itu, solusi damai adalah satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan konflik. Kebiasaan dialog dan kerja sama akan menumbuhkan kepercayaan strategis. Ini adalah aturan main yang harus kita pertahankan jika kita benar-benar menginginkan perdamaian," tegas Menlu RI. SB/RFA/I-1