Dikecam, Iran Sebut Amerika Manfaatkan Kematian Wanita Kurdi Demi Kacaukan Kedaulatan Negaranya

Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Amerika Serikat (AS) berupaya untuk melanggar kedaulatan Iran setelah "ikut campur" terkait protes yang dipicu oleh kematian seorang wanita Kurdi dalam tahanan polisi moral Iran yang menegakkan pembatasan ketat Republik Islam pada pakaian wanita.

"Washington selalu berusaha melemahkan stabilitas dan keamanan Iran meskipun tidak berhasil," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani kepada Nour News , yang berafiliasi dengan badan keamanan Iran.

Kematian Iran telah diguncang oleh demonstrasi nasional yang dipicu oleh kematian wanita Kurdi berusia 22 tahun Mahsa Amini, yang menjadi kisah tragis teranyar yang memicu kemarahan di jalan-jalan atas perlakuan tidak bertanggung jawab dan terkadang brutal yang diberikan kepada wanita oleh aparat kepolisian moral Iran.

Mengutip kantor berita Associated Press, Amini meninggal di rumah sakit pada hari Jumat (16/9), atau dua hari setelah ditangkap oleh polisi moral karena tidak mengenakan jilbab dan celana panjangnya dengan benar.

Perempuan dan laki-laki turun ke jalan-jalan di kota-kota di seluruh Iran pada Selasa (21/9), empat hari usai kematian Amini. Petisi lokal telah mulai menyerukan pembubaran polisi moral, mengatakan tindakan mereka menegakkan jilbab kontraproduktif dan diskriminatif.

Bentrokan berlanjut antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa di beberapa wilayah barat laut, menurut sumber di kota Tabriz, Urmia, Rasht dan Hamedan. Aktivis mengatakan ada juga protes di distrik ibukota, Teheran.

Kasus tersebut menuai kecaman internasional. Iran mengatakan Amerika Serikat mendukung para perusuh dan berusaha untuk menghancurkan Republik Islam.

Mengutip Reuters, Kanaani melalui akun Instagram-nya menuduh para pemimpin Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa menyalahgunakan insiden tragis untuk mendukung para "perusuh" dan mengabaikan "kehadiran jutaan orang di jalan-jalan dan alun-alun negara untuk mendukung aksi tersebut."

Diketahui, Departemen Keuangan AS juga memberikan sanksi kepada tujuh pejabat senior organisasi keamanan di negara Islam itu.

"Polisi Moralitas bertanggung jawab atas kematian baru-baru ini dari Mahsa Amini yang berusia 22 tahun, yang ditangkap dan ditahan karena diduga mengenakan jilbab secara tidak pantas," bunyi pernyataan Departemen Keuangan AS.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen menggambarkan kematian Amini sebagai "tindakan kebrutalan lain oleh pasukan keamanan rezim Iran terhadap rakyatnya sendiri."

"Pemberlakuan sanksi terhadap polisi moral dan pejabat keamanan Iran menunjukkan komitmen AS yang jelas untuk membela hak asasi manusia, dan hak-hak perempuan, di Iran dan secara global," kata Yellen.

Adapun daftar individu yang terkena sanksi, yakni kepala "polisi moral" Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi, Menteri Intelijen Iran Esmail Khatib, dan komandan Angkatan Darat Angkatan Darat Iran, Kiyumars Heidari.

"Para pejabat ini mengawasi organisasi yang secara rutin menggunakan kekerasan untuk menekan pengunjuk rasa damai dan anggota masyarakat sipil Iran, pembangkang politik, aktivis hak-hak perempuan, dan anggota komunitas Baha\'i Iran," kata Departemen Keuangan.

Protes anti-pemerintah adalah yang terbesar yang melanda negara itu sejak demonstrasi mengenai harga bahan bakar pada 2019. Kala itu Reuters melaporkan 1.500 orang tewas dalam tindakan keras terhadap pengunjuk rasa, yang menjadi serangan kerusuhan internal paling berdarah dalam sejarah Republik Islam.

Iran menyalahkan pembangkang bersenjata Kurdi Iran terlibat dalam kerusuhan yang sedang berlangsung di negara itu, terutama di barat laut di mana sebagian besar hingga 10 juta orang Kurdi Iran tinggal. Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan Pengawal Revolusi Iran meluncurkan serangan artileri dan drone baru ke pangkalan oposisi militan Iran di wilayah Kurdi di Irak utara.