Rusia Mulai Gelar Referendum di Donetsk dan Zaporizhzhia, Barat Mengecam
JAKARTA - Pemungutan suara yang diatur Rusia telah dimulai di daerah-daerah pendudukan di Ukraina. Referendum ini akan menentukan apakah pemilih menginginkan daerah mereka menjadi bagian dari Rusia. VOA melaporkan, Jumat (23/9).
Pemungutan suara dimulai hari Jumat di Luhansk, Kherson serta di daerah-daerah yang sebagian dikontrol Rusia, Zaporizhzhia dan Donetsk.
Pemungutan suara itu, yang dianggap luas sebagai cara Rusia menjustifikasi pendudukan wilayah tersebut, dikecam luas oleh Barat.
Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) mengatakan referendum itu ilegal.
"Setiap pemilihan atau referendum di daerah Ukraina hanya dapat diumumkan dan dilakukan oleh otoritas yang sah yang sesuai dengan legislasi nasional dan standar internasional," kata OSCE dalam sebuah pernyataan. "Karena itu referendum yang direncanakan akan ilegal."
Pemungutan suara hari Jumat itu menyusul pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa ia berniat untuk memanggil hingga 300 ribu tentara lagi untuk "operasi militer khusus" di Ukraina.
Putin mengatakan dalam pidato televisi pekan ini bahwa mobilisasi tentara cadangan, menyusul keberhasilan serangan balasan Ukraina di bagian timur laut, diperlukan untuk melindungi Tanah Air dan kedaulatan Rusia.
Protes di jalan-jalan menentang mobilisasi terjadi di Moskow dan kota-kota Rusia lainnya, dengan polisi menangkap 1.300 demonstran.
Kementerian Pertahanan Inggris dalam laporan intelijen hari Jumat mengatakan, "Dalam tiga hari terakhir, pasukan Ukraina telah mengamankan pangkalan terdepan di sisi timur Sungai Oskil di Kharkiv Oblast Di selatan, di Donetsk Oblast, pertempuran terus berlangsung sementara pasukan Ukraina menyerang kota Lyman, di sebelah timur Sungai Siverskyy Donets, yang direbut Rusia pada bulan Mei. Situasi di medan tempur tetap rumit, tetapi Ukraina kini menekan daerah yang oleh Rusia dianggap penting sebagai tujuan perangnya."
