230 Organisasi HAM di Dunia Desak Copot Michelle Bachelet dari Komisaris PBB

Lebih dari 230 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet, mundur dari jabatannya setelah kunjungannya ke China.

Mereka menuduh Bachelet menutupi kekejaman Beijing, dalam perjalanannya ke China bulan lalu. Channel News Asia melaporkan, Kamis (9/6).

Kelompok LSM yang banyak mengadvokasi hak-hak Uighur, Tibet, dan Hong Kong, menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan pengunduran diri segera Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Para penandatangan, yang mencakup sejumlah cabang nasional dan lokal , juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menahan diri dari mengusulkan masa jabatan kedua, ketika mandatnya berakhir pada akhir Agustus.

Bachelet telah menghadapi kritik luas karena tidak berbicara lebih keras terhadap pelanggaran China selama perjalanan ke wilayah Xinjiang.

Pernyataan LSM mengatakan, Bachelet telah menyia-nyiakan kesempatan langka dan gagal mengatasi pelanggaran hak asasi manusia sistematis yang dilakukan oleh otoritas China.

Ini termasuk tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Turkistan Timur. Bachelet juga gagal membuat rekomendasi khusus untuk mengatasi beratnya krisis hak asasi manusia di China, khususnya di wilayah Xinjiang.

Kegagalan Bachelet lainnya adalah tidak dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah China atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi, meskipun sebelumnya ada seruan pada Juni 2020 oleh lebih dari 50 pakar PBB agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengambil langkah tegas untuk melindungi hak asasi manusia kebebasan di Cina.

Namun nyatanya, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, justru melegitimasi upaya Beijing untuk menutupi kejahatannya dengan menggunakan nama kampanye kontra-terorisme, dalam menertibkan minoritas di China, khususnya Uighur.

China telah berulang kali menyebut kamp-kamp interniran yang terkenal itu sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan, tetapi tidak lama kemudian, \'Dokumen Polisi Xinjiang\' beredar mengungkapkan bukti penahanan massal ribuan orang Uighur dan perintah dari Beijing untuk memperlakukan tahanan seperti penjahat berbahaya, bahkan wajib melepaskan tembakan bagi siapa saja yang melarikan diri dari perkemahan.

Banyak pemimpin dunia menanggapi dengan menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat di China, tetapi sayangnya Bachelet tetap bungkam.

Sejak 2021, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga telah menghentikan komitmennya untuk merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan komunitas Turki lainnya di Turkistan Timur.

Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, terutama dalam memenuhi mandatnya sebagai ujung tombak penegakan hak asasi manusia dunia.

Selama empat tahun masa jabatannya, Bachelet sebagian besar tetap diam tentang krisis hak asasi manusia yang mencengkeram Tibet dan bahkan gagal meminta akses ke negara yang diduduki meskipun tidak ada Komisaris Tinggi yang berkunjung sejak 1998.

Bachelet enggan mengunjungi Tibet dalam perjalanan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke China, hanya menyebutkan kondisi umum Tibet dan hanya mengacu pada Daerah Otonomi Tibet yang dikatakan China telah mengabaikan prefektur dan kabupaten otonomi Tibet di Sichuan, Qinghai , Gansu, dan Yunnan.

Selain itu, Komisaris Tinggi tidak mengunjungi Hong Kong dan gagal membuka kedok kampanye dan tindakan keras pemerintah China untuk menghancurkan hak asasi manusia dan demokrasi di kota itu, yang telah meningkat sejak protes massal pada 2019.

Dalam pernyataannya, Bachelet menyebut tindakan keras China, yaitu penahanan sewenang-wenang dan penahanan lebih dari 1.000 tahanan politik di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional dan dugaan kejahatan lainnya, hanya sebagai bagian yang "sangat mengkhawatirkan".

Ini adalah tanda lain dari keengganannya yang tak dapat dijelaskan untuk menghadapi para pemimpin China atas pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi dengan baik dan mengerikan.

Komisaris Tinggi juga tidak menyebutkan Mongolia Selatan, meskipun otoritas China terlibat dalam serangan luas terhadap identitas Mongolia dan protes massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mongolia Selatan pada tahun 2020.

Tidak ada referensi yang dibuat untuk apa yang disebut program pendidikan "dwibahasa" China yang baru-baru ini menggantikan bahasa Mongolia dengan bahasa Mandarin, sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dasar dan menengah, atau untuk semua penggembala Mongolia.

Komisaris Tinggi juga telah menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan para pemimpin tinggi Tiongkok untuk mengangkat secara terbuka tuduhan penyiksaan yang meluas, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, pengambilan organ, dan penganiayaan rutin terhadap komunitas agama atau etnis tertentu di Tiongkok.

Sebaliknya, Bachelet memuji pihak berwenang China karena melakukan apa yang disebut China sebagai reformasi legislatif dan yudisial yang penting serta perbaikan perlindungan hak-hak perempuan.

Lebih aneh lagi, Bachelet terlihat berpose bahagia dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang memberinya buku kutipan Xi tentang "hak asasi manusia".

Lebih lanjut, Bachelet memuji komitmen China terhadap multilateralisme, meskipun ada bukti luas bahwa Beijing secara rutin berusaha untuk membungkam kritik terhadap catatan hak asasi manusianya di hadapan badan-badan PBB dan melemahkan lembaga-lembaga PBB.

Di akhir kunjungan Komisaris Tinggi, mereka mengatakan bahwa mereka telah mencoba untuk mendapatkan kembali legitimasi dengan menyatakan bahwa mereka telah bertemu secara virtual dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di China.