Tiongkok dan Russia Veto Resolusi AS
NEW YORK - Tiongkok dan Russia pada Kamis (26/5) memveto rancangan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara (Korut). Keputusan itu terkait peluncuran baru misil balistik dan veto ini merupakan perpecahan nyata pertama di antara negara-negara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Sebanyak 13 anggota DK PBB yang tersisa seluruhnya memberikan suara mendukung resolusi AS yang mengusulkan pelarangan ekspor tembakau dan minyak ke Korut. Rancangan ini juga akan memasukkan kelompok peretas Lazarus ke dalam daftar hitam yang menurut Washington DC memiliki keterkaitan dengan Pyongyang.
Voting dilakukan sehari setelah Korut menembakkan tiga misil, termasuk satu misil yang disebut sebagai misil balistik antarbenua (ICBM) terbesarnya, setelah perjalanan Presiden AS, Joe Biden. ke Asia. Kejadian itu adalah yang terbaru dalam serangkaian peluncuran misil balistik tahun ini.
Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menggambarkan voting itu sebagai hari yang mengecewakan bagi DK PBB.
"Dunia menghadapi bahaya yang nyata dan sekarang dari Korut)," kata Thomas-Greenfield. "Pengendalian dan diamnya dewan belum menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman," imbuh dia.
Thomas-Greenfield juga mengatakan bahwa Washington DC telah menaksir bahwa Pyongyang telah melakukan enam peluncuran ICBM tahun ini dan secara aktif bersiap untuk melakukan uji coba nuklir.
Dorong Pelonggaran Sanksi
Selama 16 tahun terakhir, DK PBB dengan suara bulat meningkatkan sanksi untuk memotong dana bagi program senjata nuklir dan misil balistik Korut. Mereka terakhir kali memperketat sanksi terhadap Pyongyang pada 2017 lalu.
Menurut Dubes Russia untuk PBB, Vassily Nebenzia, pemberlakuan sanksi baru terhadap Korut akan menemui jalan buntu. "Kami menekankan pada ketidakefektifan dan ketidakmanusiawian dari penguatan tekanan sanksi terhadap Pyongyang," ucap dia.
Sementara itu Dubes Tiongkok PBB, Zhang Jun, mengatakan bahwa sanksi tambahan terhadap Korut tidak akan membantu dan hanya akan menyebabkan lebih banyak efek negatif dan eskalasi konfrontasi.
"Situasi di Semenanjung telah berkembang menjadi seperti sekarang ini terutama berkat kebijakan AS yang gagal dan kegagalan menegakkan hasil dialog sebelumnya," kata dia.
Oleh karenanya, Tiongkok telah mendesak AS mengambil tindakan termasuk mencabut beberapa sanksi sepihak untuk membujuk Korut melanjutkan pembicaraan yang terhenti sejak 2019, setelah tiga pertemuan puncak yang gagal antara Kim Jong-un dan Presiden AS saat itu, Donald Trump.
Majelis Umum PBB akan membahas tentang Korut dalam dua pekan ke depan di bawah aturan baru yang mengharuskan 193 anggotanya untuk melakukan pertemuan setiap kali veto diberikan di Dewan Keamanan oleh salah satu dari lima anggota tetap yaitu Russia, Tiongkok, AS, Prancis, dan Inggris. DW/AFP/I-1
