KPU Tolak Diskualifikasi Bongbong Marcos Jr

MANILA - Badan pemilihan umum tertinggi Filipina pada Rabu (20/4) menolak petisi diskualifikasi akhir yang diajukan terhadap Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Langkah penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Filipina itu seiring dengan prediksi berdasarkan jajak pendapat bahwa putra dari mendiang diktator Ferdinand Marcos itu akan menang mutlak dalam pilpres 9 Mei mendatang.

Dalam putusannya, KPU Filipina (Comelec) mengatakan petisi diskualifikasi diajukan berdasarkan tindak penghindaran pajak oleh Bongbong Marcos Jr.

"Terlepas dari kenyataan bahwa penghindaran pajak penghasilan dilakukan berulang kali oleh termohon, tetap tidak ada penghindaran pajak untuk dibicarakan karena sebenarnya tidak ada pajak yang sengaja diselewengkan. Pemerintah tidak ditipu," kata divisi pertama Comelec.

KPU Filipina pun menyatakan bahwa mereka tidak yakin bahwa Bongbong Marcos Jr telah melakukan tindak kejahatan saat ia tidak mengajukan pengembalian pajak ketika ia menjadi wakil gubernur, kemudian Gubernur Ilocos Norte pada era \'80-an.

Menanggapi putusan KPU, Bongbong Marcos Jr mengatakan bahwa pihaknya merasa puas dan putusan ini jadi bukti sekali lagi bahwa proses hukum kembali menang.

"Keputusan Comelec menunjukkan pemilihan diselesaikan melalui surat suara, bukan melalui penyalahgunaan proses peradilan kita," ucap Vic Rodriguez, juru bicara Bongbong Marcos Jr. "Comelec pun telah menegaskan dan menyelesaikan petisi terakhir untuk diskualifikasi, sehingga calon presiden Bongbong Marcos Jr memiliki semua kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjabat sebagai presiden Republik Filipina," imbuh dia.

Momentum Kebangkitan

Sebelumnya ada sebanyak 5 petisi diskualifikasi dilayangkan terhadap Bongbong Marcos Jr sebagai upaya menghalangi pencalonan dirinya sebagai presiden telah ditolak oleh KPU Filipina dan sekarang semua petisi itu dalam proses banding.

Jika Bongbong Marcos Jr menang pada pilpres mendatang, maka kemenangan itu akan dipandang sebagai momentum kebangkitan politik keluarga Marcos setelah lebih dari 30 tahun dijatuhkan oleh gerakan pemberontakan "People Power" yang didukung militer dan memaksa keluarga Marcos melarikan diri pada 1986. ST/I-1