Kemenlu RI Pantau WNI di Sri Lanka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sri Lanka kini tengah mengalami krisis ekonomi yang memicu aksi protes yang tak jarang berakhir rusuh. Terkait keadaan ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sri Lanka.

"Kemenlu RI dan KBRI Colombo terus melakukan monitoring secara ketat terkait situasi krisi ekonomi di sana," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Judha Nugraha dalam pengarahan media pekanan secara virtual, Kamis (7/4/2022).

KBRI Colombo dikatakan telah melakukan pendataan dan pemantauan di lokasi-lokasi tempat WNI kebanyakan tinggal. "Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada WNI yang terancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya akibat krisis ekonomi yang tengah berlangsung," ujar Judha.

Kemenlu mencatat terdapat 232 WNI yang tinggal menetap di negara yang dipimpin Presiden Gotabaya Rajapaksa itu. Selain itu, Pemerintah RI juga melakukan berbagai upaya antisipasi dalam melindungi WNI di tengah krisis ekonomi di Sri Lanka.

Krisis ekonomi yang mendera Sri Lanka juga telah berdampak terhadap kelangkaan pasokan bahan bakar. Kelangkaan itu pun disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk membayar bahan bakar impor dan imbas langsung dari perang Rusia-Ukraina.

"Kita lakukan pelayanan kekonsuleran secara daring, hal ini untuk memudahkan WNI untuk mendapatkan akses layanan di tengah kelangkaan bahan bakar yang terjadi di Sri Lanka, sedangkan untuk pelayanan yang masih membutuhkan kehadiran fisik, WNI diperkenankan untuk hadir hanya satu kali. Administrasi tambahan lainnya dapat dilanjutkan secara daring atau melalui pos," kata Judha.

KBRI di Kolombo sudah menyiapkan pasokan logistik bagi WNI yang membutuhkan. Sri Lanka juga tengah didera aksi demonstrasi yang meluas di kota-kota. Menyusul terjadinya kerusuhan dan kemungkinan protes berkelanjutan, KBRI Colombo menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di Sri Lanka untuk selalu berhati, menghindari kerumunan massa, dan segera melapor kepada KBRI jika terjadi situasi darurat.

Selama beberapa bulan, warga Sri Lanka telah mengalami antrean panjang untuk membeli bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Kekurangan bahan bakar, bersama dengan kapasitas tenaga air yang lebih rendah dalam cuaca kering, telah menyebabkan pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berjam-jam setiap hari.

Bulan lalu, Rajapaksa mengatakan, pemerintahnya sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF), dan beralih ke Cina dan India untuk mendapatkan pinjaman. Di sisi lain, Rajapaksa juga mengimbau masyarakat untuk membatasi penggunaan bahan bakar dan listrik.