Babak Baru Pembalasan Putin, Para Petinggi UE Dilarang Masuk ke Rusia
MOSKOW - Babak baru pembalasan pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin dimulai lagi. Kali ini, Moskow melarang para petinggi Uni Eropa (UE) memasuki Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan sanksi terhadap para petinggi UE ini sebagai respons atas "tindakan tidak bersahabat" blok Eropa tersebut. "Yang telah mendorong hubungan dengan Rusia ke jalan buntu," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Kementerian itu mengatakan bahwa kebijakan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, yang telah diperkenalkan sebagai tanggapan atas operasi militer Moskow di Ukraina, melampaui semua batas. "Niat UE jelas: Untuk memaksa Rusia melepaskan kepentingan vitalnya," lanjut kementerian tersebut.
"Tindakan UE tidak hanya membuat hubungan dengan Rusia menemui jalan buntu, tetapi juga membahayakan kesejahteraan dan keamanan warganya sendiri, serta stabilitas sistem keuangan dan ekonomi global," sambung Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dikutip dari Russia Today , Jumat (4/1/2022).
"Oleh karena itu, Rusia, atas dasar timbal balik, secara signifikan memperluas daftar perwakilan Negara-negara Anggota UE dan lembaga-lembaga yang akan ditolak masuk ke Federasi Rusia."
Kementerian tersebut menetapkan bahwa pembatasan akan berlaku untuk pemimpin puncak UE, sejumlah komisaris Eropa dan kepala badan militer UE, serta sebagian besar anggota Parlemen Eropa yang memiliki kebijakan anti-Rusia.
Daftar hitam juga mencakup anggota pemerintah dan parlemen dari beberapa negara anggota Uni Eropa, serta tokoh masyarakat dan media yang, dari sudut pandang Moskow, secara pribadi bertanggung jawab untuk mempromosikan sanksi anti-Rusia yang ilegal. "Yang mengobarkan sentimen Russophobic , dan melanggar hak asasi manusia dan kebebasan penutur bahasa Rusia," imbuh pernyataan kementerian tersebut.
"Catatan yang relevan telah diserahkan kepada Delegasi Uni Eropa di Moskow."
Pernyataan itu menggemakan pidato hari Kamis oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mengatakan beberapa politisi Barat telah siap mengorbankan kepentingan warganya untuk menikmati kebaikan tuan dan tuan mereka di luar negeri.
