Soal Senjata Biologis, Dubes Ukraina: Rusia Bohong!

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia , Vasyl Hamianin menegaskan pernyataan Rusia tentang temuan laboratorium senjata biologis yang dibiayai pemerintah Amerika Serikat (AS) adalah kebohongan.

"Pertama, Rusia sering terbukti berbohong di depan umum, dan ini adalah kebohongan lain yang mereka sebarkan ke publik. Kedua, Rusia sebagai negara yang terbukti memiliki senjata biologis dan nuklir," katanya melalui keterangan resmi Kedutaan Ukraina, Minggu (20/3/2022).

Rusia, lanjutnya, membuat tuduhan terhadap Ukraina yang tidak memiliki keduanya dengan tujuan untuk mengalihkan masalah yang sebenarnya seperti pelanggaran hak asasi manusia, dan mencoba menggunakan kebohongan ini sebagai pembenaran untuk invasi.

Tanggapan Dubes Ukraina senada dengan temuan cek fakta lembaga berita publik asal Inggris, BBC yang merilis fakta-fakta secara independen pada 13 Maret dimana diketahui bahwa pemerintah AS memang mendirikan "Program Pengurangan Ancaman Biologi" pada 1990-an menyusul kejatuhan Uni Soviet guna mengurangi risiko senjata biologis yang ditinggalkan di berbagai negara termasuk Ukraina.

Melalui program ini, beberapa laboratorium tertentu menerima pendanaan dari AS untuk modernisasi dan perlengkapan. Namun, fasilitas tersebut dikelola oleh Ukraina. Departemen Pertahanan AS telah bermitra dengan Kementerian Kesehatan Ukraina sejak 2005 untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium kesehatan umum Ukraina.

Tidak ada bukti bahwa mereka memproduksi senjata biologi. Pada Januari 2022, Pemerintah AS mengatakan program itu justru berupaya "mengurangi ancaman proliferasi senjata biologi."

Tuduhan tak berdasar Rusia mengenai laboratorium biologi sokongan AS yang beroperasi di negara-negara tetangga rupanya pernah disampaikan pada 2018. Dimana tuduhan dialamatkan pada sebuah laboratorium sokongan AS di Georgia.

BBC mengunjungi laboratorium tersebut dan berbincang dengan sejumlah individu yang terlibat dalam riset tersebut. Hasilnya, BBC tidak menemukan bukti-bukti yang menyokong klaim Rusia terhadap wilayah yang juga pernah diinvasi Rusia pada 2008.

Kepada BBC, pihak WHO mengaku telah berkolaborasi dengan laboratorium-laboratorium kesehatan publik Ukraina selama bertahun-tahun untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan biologi serta mencegah "pelepasan patogen-patogen secara disengaja maupun tidak disengaja."

Pemberitaan BBC yang berimbang dan independen tentang aksi invasi Rusia membuatnya lebih dipercaya warga Rusia. Hal ini menyebabkan Pemerintahan Presiden Vladimir Putin murka dan memberlakukan pemblokiran.

Kebijakan membatasi akses tersebut dilakukan di bawah Pengawas media Rusia (Roskomnadzor) juga diterapkan terhadap Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty dan Deutsche Welle serta beberapa media lainnya.