Organisasi Kerja Sama Islam Bikin Pernyataan Mengejutkan Soal Larangan Hijab di India

Pemerintah India mengecam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) karena pernyataannya yang menyampaikan keprihatinan atas larangan hijab di lembaga pendidikan di Negara Bagian Karnataka. India memandang OKI memajukan propaganda jahat terhadapnya.

"Kami telah mencatat pernyataan lain yang memotivasi dan menyesatkan dari Sekretariat Jenderal OKI tentang hal-hal yang berkaitan dengan India," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi, Selasa (15/2/2022), dikutip laman the Wire.

Dia mengatakan, masalah di India dipertimbangkan dan diselesaikan sesuai dengan kerangka dan mekanisme konstitusional negara serta etos dan pemerintahan demokratis.

Pola pikir komunal sekretariat OKI tidak memungkinkan apresiasi yang tepat terhadap realitas ini. OKI terus dibajak oleh kepentingan pribadi untuk melanjutkan propaganda jahat mereka terhadap India, kata Bagchi.

Sikap semacam itu, katanya, hanya memperburuk reputasi OKI sendiri. OKI memang telah menyatakan keprihatinan mendalam atas aturan larangan berhijab di lembaga pendidikan di Karnataka. OKI pun menyoroti pidato kebencian di Haridwar dan aksi pelecehan serta perundungan terhadap seorang wanita Muslim yang menegaskan haknya mengenakan hijab.

OKI menolak serangan berkelanjutan yang menargetkan Muslim dan tempat ibadah mereka di India. OKI turut prihatin atas tren undang-undang anti-Muslim baru-baru ini di berbagai negara bagian India. Meningkatnya aksi kekerasan terhadap Muslim yang dilakukan kelompok sayap kanan Hindu, yakni Hindutva, tak luput dari sorotan OKI.

Sekretariat Jenderal OKI lebih lanjut mendesak sekali lagi India untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan komunitas Muslim sambil melindungi cara hidup anggotanya serta untuk membawa para penghasut dan pelaku tindakan kekerasan dan kejahatan kebencian terhadap mereka (Muslim) ke pengadilan, kata OKI.

Pekan lalu, India menolak kritik dari beberapa negara atas larangan hijab di lembaga pendidikan tertentu di Karnataka. New Delhi menegaskan, "komentar tendensius" pada masalah internalnya tidak diterima.

Amerika Serikat (AS) juga sempat menyoroti larangan hijab ini. Kebebasan beragama mencakup kemampuan untuk memilih pakaian keagamaan seseorang. Negara Bagian Karnataka di India seharusnya tidak menentukan kebolehan pakaian keagamaan. Larangan jilbab di sekolah melanggar kebebasan beragama dan menstigmatisasi serta meminggirkan perempuan dan anak perempuan," ujar Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional Rashad Hussain, dilansir Aljazirah, Minggu (13/2/2022).

Sementara, sejumlah sekolah menengah di negara bagian Karnataka, India telah dibuka kembali pada Rabu (16/2). Sekolah menengah di negara bagian tersebut ditutup selama seminggu, karena protes terhadap larangan jilbab bagi siswa perempuan Muslim.

Para siswa yang mengenakan seragam hijau zaitun, dan sebagian menggunakan jilbab, berjalan bergandengan tangan di Government Girls Senior School PU di distrik Udupi. Polisi pria dan wanita tampak berjaga di sekitar sekolah. Distrik Udupi merupakan awal mula aksi protes terhadap larangan jilbab di sekolah.

Semua siswa di Government Girls Senior School PU diizinkan kembali ke kelas termasuk para siswa yang menggunakan jilbab. Pekan lalu, putusan Pengadilan Tinggi Karnataka menyatakan bahaa sekolah harus melarang pakaian keagamaan apa pun di ruang kelas sampai instruksi lebih lanjut.

Pengadilan dijadwalkan mendengarkan argumen lebih lanjut pada Rabu ini. Pejabat senior distrik Udupi, Kurma Rao M, mengatakan pembicaraan sedang berlangsung di masyarakat mengenai putusan pengadilan.

"Kami telah mengadakan pertemuan dengan semua pemuka agama, berbagai pemangku kepentingan tentang pelaksanaan perintah sementara pengadilan," kata Rao.

Negara bagian Karnataka diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Aksi protes larangan jilbab di Karnataka menuai kecaman internasional. Hal itu terjadi saat partai nasionalis Hindu berkampanye untuk beberapa pemilihan majelis negara bagian.

Pemilihan umum di Karnataka akan diadakan tahun depan. Sementara India akan mengadakan pemilihan umum pada Mei 2024. Keluarga Muslim di Karnataka mengatakan, larangan jilbab telah menyudutkan mereka. Larangan ini menyebabkan beberapa sekolah menolak penerimaan siswa perempuan Muslim yang berjilbab.

Beberapa siswa dan orang tua Muslim memprotes larangan tersebut. Aksi protes mereka memicu balasan dari siswa Hindu yang menggantungkan selendang berwarna safron di leher mereka. Warna tersebut umumnya dipakai oleh umat Hindu.

Larangan jilbab merupakan perselisihan yang melibatkan minoritas Muslim India, dengan persentase sekitar 13 persen dari total 1,35 miliar penduduk yang mayoritas Hindu.

"Ini sangat tidak adil. Kami selalu menghadiri kelas mengenakan jilbab," kata seorang siswa, Afra Ajmal Asabi, kepada wartawan.