Jika Rusia Invasi Ukraina, Inggris Bakal Kirim Pasukan

LONDON - Inggris siap mengerahkan pasukan untuk melindungi sekutu NATO di Eropa jika Rusia menyerang Ukraina . Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson , saat dia memperingatkan Vladimir Putin akan menghadapi perlawanan Ukraina yang "ganas".

Johnson juga mengatakan Inggris dan sekutunya siap untuk menjatuhkan "sanksi ekonomi berat" pada Rusia dan menyuarakan kekhawatiran bahwa setiap invasi akan mengakibatkan pertumpahan darah yang sebanding dengan perang pertama di Chechnya atau Bosnia.

"Jika Rusia menempuh jalan ini, banyak putra ibu Rusia tidak akan pulang," kata Johnson kepada parlemen Inggris.

"Tanggapan di komunitas internasional akan sama dan rasa sakit yang akan ditimbulkan pada ekonomi Rusia akan sama," imbuhnya seperti dilansir dari Independent , Selasa (25/1/2022).

Dia mengajukan seruan diplomasi untuk menyelesaikan ketegangan dan menghindari perang yang akan mendapatkan dan pantas mendapat kecaman dari sejarah.

Johnson, membuat pernyataan kepada parlemen, melanjutkan dengan mengatakan: "Tentara Inggris memimpin kelompok pertempuran NATO di Estonia dan jika Rusia menginvasi Ukraina, kami akan berupaya berkontribusi pada penempatan NATO baru untuk melindungi sekutu kami di Eropa."

Dia juga mengatakan kepada anggota parlemen Inggris tidak dapat "menawarkan" visi Eropa bebas yang muncul antara tahun 1989 dan 1991.

"Kami tidak akan membuka kembali perpecahan itu dengan menyetujui untuk membatalkan Tatanan Keamanan Eropa karena Rusia telah menodongkan senjata ke kepala Ukraina, kami juga tidak dapat menerima doktrin yang tersirat dalam proposal Rusia bahwa semua negara berdaulat, tetapi beberapa lebih berdaulat daripada yang lain," ujarnya.

"Draf perjanjian yang diterbitkan oleh Rusia pada bulan Desember akan membagi benua kita sekali lagi antara negara-negara bebas dan negara-negara yang kebijakan luar negeri dan pertahanannya secara eksplisit dibatasi oleh Kremlin dengan cara yang tidak akan pernah diterima Rusia untuk dirinya sendiri," imbuhnya.

"Tidak ada yang baru tentang negara-negara besar dan kuat yang menggunakan ancaman kekerasan untuk menakut-nakuti orang-orang yang masuk akal agar memberi jalan pada tuntutan yang sama sekali tidak dapat diterima," ia melanjutkan.

"Tetapi jika Presiden Putin memilih jalan pertumpahan darah dan kehancuran, dia harus menyadari bahwa itu akan menjadi tragis dan sia-sia, dan kita juga tidak boleh membiarkan dia percaya bahwa dia dapat dengan mudah mengambil sebagian kecil dari Ukraina ke salami-slice karena perlawanannya akan ganas," ujarnya.

Sementara itu Pemimpin Partai Buruh Inggris, Sir Keir Starmer, mengatakan partainya "berdiri teguh" dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina.

Pasukan Rusia telah berkumpul di perbatasan dengan Ukraina dan aktivitas diplomatik yang intens telah gagal meredakan ketegangan.

"Sudah terlalu lama pesan implisit ke Moskow adalah bahwa Presiden Putin dapat melakukan apa yang dia suka dan Barat tidak akan berbuat banyak untuk menanggapinya," ujarnya.

"Kita sekarang harus mengubah arah dan menunjukkan kepada Rusia bahwa setiap agresi lebih lanjut akan mengakibatkan konsekuensi dunia nyata yang parah," ia menambahkan.

Sedangkan Tobias Ellwood, ketua Komite Pertahanan Konservatif, mengatakan ancaman sanksi tidak akan menghalangi agresi Rusia.

"Belum terlambat untuk memobilisasi kehadiran NATO yang cukup besar di Ukraina, memanfaatkan kekuatan keras superior yang dimiliki aliansi untuk membuat Putin berpikir dua kali untuk menyerang demokrasi Eropa lainnya," ujarnya.

Johnson pun menjawab: "Saya harus memberitahu dia bahwa saya tidak percaya itu akan menjadi prospek yang mungkin dalam waktu dekat. Ukraina bukan anggota NATO."

"Tapi apa yang bisa kami lakukan, dan apa yang kami lakukan, adalah mengirim pasukan untuk mendukung Ukraina," imbuhnya.

Anggota parlemen Konservatif Tom Tugendhat, yang mengetuai Komite Pemilihan Urusan Luar Negeri, memperingatkan bahwa dukungan Menteri Pertahanan Ben Wallace untuk Ukraina berisiko "dirusak" jika Pemerintah tidak menangani uang kotor Rusia yang mengalir melalui sistem Inggris.

Mantan menteri tenaga kerja Chris Bryant menambahkan: "Argumen yang digunakan Presiden Putin tentang penutur bahasa Rusia di Ukraina persis sama dengan yang diajukan Adolf Hitler atas orang Jerman Sudetenland di Cekoslowakia pada 1930-an."