Jepang Lakukan Kebebasan Bernavigasi di LTS
TOKYO - Jepang telah melakukan operasi kebebasan bernavigasi tersendiri di Laut Tiongkok Selatan (LTS) untuk memperingatkan Tiongkok tetapi dengan cara yang halus. Informasi ini disampaikan oleh surat kabar terbesar Jepang pada Rabu (12/1).
"Kapal-kapal Angkatan Laut Jepang berlayar melalui perairan dekat pulau-pulau buatan dan terumbu karang yang diklaim oleh Tiongkok di LTS setidaknya dua kali pada Maret dan Agustus tahun lalu," tulis Yomiuri Shimbun yang mengutip keterangan dari narasumberpemerintah yang tidak mau disebutkan namanya.
"Operasi Pasukan Bela Diri Maritim (Angkatan Laut Jepang) dimulai pada Maret 2021 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Yoshihide Suga," imbuh surat kabar itu merujuk pada PM Suga yang mengundurkan diri pada Oktober lalu.
Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan mengatakan kepada surat kabar itu bahwa operasi itu dimaksudkan untuk memperingatkan Tiongkok yang telah mendistorsi hukum internasional, untuk melindungi kebebasan navigasi dan hukum dan ketertiban maritim.
Pengakuan Mengejutkan dari Miliarder Inggris Richard Branson: Kami Akan Kehilangan Segalanya
Operasi serupa kerap dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), namun operasi kebebasan bernavigasi yang dilakukan oleh kapal-kapal Jepang hanya berlayar di perairan internasional dan tidak memasuki perairan teritorial Tiongkok, Yomiuri Shimbun melaporkan.
Perairan teritorial adalah wilayah laut yang terletak dalam jarak 12 mil laut (22 kilometer) dari pantai suatu negara dan Tiongkok menuntut agar kapal perang asing meminta izin untuk melakukan apa yang disebut sebagai pelayaran lintas bebas.
Mischief Reef adalah salah satu fitur di LTS yang telah dikembangkan Tiongkok menjadi pulau buatan dalam beberapa tahun terakhir meskipun ada protes dari beberapa negara penuntut lain termasuk Filipina dan Vietnam. Beijing juga mengklaim perairan teritorial di sekitar pulau-pulau buatan itu, meskipun klaim ini tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.
Komentar Analis
Menurut James Goldrick, seorang analis urusan maritim terkemuka yang juga mantan Laksamana Muda AL Australia, banyak operasi kebebasan bernavigasi yang dilakukan AS di LTS merupakan hak lintas kapal perang tanpa pemberitahuan sebelumnya di perairan teritorial yang diklaim sendiri tidak hanya dari Tiongkok, tetapi juga Vietnam dan Filipina.
"LTS tidak seharusnya menjadi laut tertutup," kata Goldrick.
Sementara menurut Mark J Valencia dari institusi think tank Tiongkok, National Institute for South China Sea Studies, memperingatkan bahwa meskipun operasi Jepang tidak menimbulkan kewaspadaan, namun jika Jepang benar-benar menantang rezim laut teritorial atau klaim kedaulatan Tiongkok dengan memasuki perairan teritorial yang diklaimnya atau melanggar rezim lintas damai, maka Tiongkok mungkin akan membalasnya. RFA/I-1
