Pemimpin Junta Myanmar Perpanjang Gencatan Senjata hingga Akhir 2022

Global | republika | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 07:38
Pemimpin Junta Myanmar Perpanjang Gencatan Senjata hingga Akhir 2022

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Pemimpin junta militer Myanmar sepakat untuk mendukung upaya perdamaian Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dalam upaya meredakan konflik di negara tersebut. Kesepakatan ini terjadi saat pertemuan antara pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan, pemimpin junta militer Myanmar menyambut partisipasi utusan khusus ketua ASEAN di Myanmar untuk bergabung dalam pembicaraan gencatan senjata. Min Aung Hlaing akan memperpanjang gencatan senjata hingga akhir 2022.

"Kami telah mendeklarasikan gencatan senjata lima bulan hingga akhir Februari 2022, dan memutuskan untuk memperpanjangnya hingga akhir tahun," ujar pernyataan Min Aung Hlaing, dila sir Anadolu Agency, (9/1/2022).

Min Aung Hlaing akan memfasilitasi kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar, dan menggelar pertemuan dengan semua pihak terkait, termasuk para pemimpin etnis. Sementara Hun Sen menekankan bahwa, perdamaian dan rekonsiliasi nasional tidak dapat dicapai tanpa partisipasi serta kesepakatan semua pihak yang terlibat.

Tahun ini, Kamboja menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN. Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, menolak kritik bahwa kunjungan Hun Sen akan melegitimasi junta Myanmar. Prak Sokhonn mengatakan, fokus Kamboja adalah untuk memperbaiki situasi di Myanmar.

"Upaya akan tetap fokus pada peta jalan perdamaian dan konsensus lima poin yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN tahun lalu," kata Prak Sokhonn, dilansir Channel News Asia.

Prak Sokhonn mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan membuka jalan bagi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, serta dialog inklusif dan kepercayaan politik di antara semua pihak terkait. Kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar telah ditunda setelah junta menolak mengizinkannya bertemu dengan pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Sebagai tanggapan, ASEAN tersebut mengeluarkan pemimpin junta Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi pada Oktober lalu. Ini merupakan tindakan yang jarang dilakukan oleh ASEAN.

"Krisis Myanmar memiliki implikasi buruk bagi stabilitas regional, citra, kredibilitas, dan persatuan ASEAN," kata Prak Sokhonn.

Prak Sokhonn mengatakan, Kamboja sedang melakukan upaya untuk mengizinkan pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun lalu. Lebih dari 1.400 orang tewas dalam tindakan keras militer untuk membungkam perbedaan pendapat, dan membubarkan aksi pro-demokrasi.

Park Sokhonn mengatakan, Myanmar berada di ambang perang saudara. Menurutnya, krisis di Myanmar semakin dalam dan semua komponen yang mengarah ke perang saudara sudah terlihat.

"Kami merasa bahwa semua komponen untuk perang saudara sekarang ada di atas meja. Sekarang ada dua pemerintahan, ada beberapa angkatan bersenjata, orang-orang sedang menjalani apa yang mereka sebut gerakan pembangkangan sipil dan (ada) perang gerilya di seluruh negeri," ujar Prak Sokhonn.

Militer Myanmar, yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw, melancarkan kudeta militer pada Februari 2021. Mereka memenjarakan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi. Bulan lalu, Suu Kyi dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik yang berbasis di Myanmar, sekitar 1.447 orang tewas dan hampir 8.500 demonstran ditangkap dalam penumpasan brutal militer terhadap protes massa, dan pemberontakan terhadap kekuasaan mereka.

Artikel Asli