Hun Sen Bertemu Pemimpin Junta
YANGON - Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada Jumat (7/1) pagi tiba di Myanmar dan telah bertemu dan berdialog dengan pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, di Naypyidaw.
Kunjungan Hun Sen yang negaranya saat ini menjadi ketua bergilir Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN), menjadikannya pemimpin asing pertama yang berkunjung sejak para jenderal di Myanmar merebut kekuasaan hampir setahun lalu.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak terjadi kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi. Kekacauan di Myanmar hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil saat militer menindak tegas setiap serta mengakibatkan makin banyaknya bermunculan milisi antijunta di seluruh negeri.
Hun Sen tiba di Naypyidaw tanpa tangan kosong karena ia menghadiahkan tiga juta masker wajah dan peralatan medis lainnya untuk junta bagi mendukung Myanmar menghadapi pandemi Covid-19.
Jelang kunjungannya ke Myanmar, Hun Sen mengatakan dirinya akan menggunakan kesempatan pertemuan dengan pemimpin militer Min Aung Hlaing untuk menekan Myanmar agar mau mentaati lima poin konsensus yang disepakati para pemimpin Asean tahun lalu demi untuk meredakan krisis Myanmar.
Selain itu Hun Sen pun menegaskan dirinya ingin membantu Myanmar agar terhindar dari perang sipil. Oleh karenanya Hun Sen juga menyerukan gencatan senjata serta mendesak semua pihak terkait untuk menghentikan kekerasan yang telah melanda negara itu selama hampir satu tahun.
Pada Oktober lalu, Asean mengambil langkah yang sangat tidak biasa dengan mengecualikan Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak sebagai tanggapan atas penolakan utusan Asean untuk bertemu dengan Suu Kyi.
Sementara Kamboja mengatakan ingin memulihkan keadaan di Myanmar dan pada awal pekan ini Menteri Luar Negeri Myanmar, Prak Sokhonn, mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk menciptakan ruang bagi dialog inklusif dan kepercayaan politik di antara semua pihak.
Kecam Kunjungan
Sementara itu kelompok hak asasi dan aktivis antijunta setempat telah mendesak Hun Sen untuk membatalkan perjalanan dua hari itu, dengan mengatakan bahwa itu melegitimasi rezim militer, walau Hun Sen menegaskan bahwa kunjungannya tersebut bisa berdampak positif.
"Kunjungan PM Kamboja itu akan memberikan legitimasi kepada junta, yang telah gagal menerapkan langkah apa pun untuk menyelesaikan krisis politik Myanmar, seperti yang disepakati selama pertemuan puncak khusus Asean," ucap seorang juru bicara dari Komite Pemogokan Gerakan Demokrasi Distrik Dawei.
Kecaman atas kunjungan juga Hun Sen datang dari kelompok hak asasi manusia dan kelompok anggota parlemen terguling yang dikenal dengan nama Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) yang menyatakan bahwa kunjungan itu tidak akan membawa manfaat dan hanya akan membuat orang-orang Myanmar marah.
Sedangkan menurut Phil Robertson dari Human Rights Watch mengatakan kunjungan Hun Sen ke Myanmar bisa jadi bumerang. "Kunjungan Hun Sen itu merupakan tamparan bagi delapan negara anggota Asean lainnya," ungkap Robertson.
Sementara pihak Amnesty International menyebutkan bahwa kunjungan Hun Sen itu mungkin lebih akan menimbulkan bahaya daripada kebaikan. AFP/RFA/I-1
