PERISKOP 2022: Krisis Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

JAKARTA Pada 15 Agustus 2021, Kelompok Taliban memasuki Ibu Kota Kabul dan mengambil alih pemerintahan di Afghanistan, dengan relatif mudah. Pasukan Afghanistan tidak mampu menahan gerak maju Taliban setelah ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO-nya.

Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, Taliban berhasil menguasai kubu oposisi terakhir dan mengumumkan bahwa perang di Afghanistan telah berakhir. Taliban kemudian mengonsolidasikan kekuasaan dan membentuk pemerintahan.

Namun, meski konflik telah berakhir, krisis di Afghanistan nyatanya baru dimulai. Ekonomi negara itu dengan cepat runtuh menyebabkan banyak warga terancam kelaparan dan memunculkan bencana kemanusiaan.

Sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan, Afghanistan hidup dengan bergantung pada bantuan dana dari para donor, termasuk dari AS. Menurut data Bank Dunia, 75 persen belanja publik pemerintah Afghanistan dibiayai dengan dana hibah.

Setelah Taliban berkuasa, sebagian besar bantuan dana itu banyak yang terhenti, bahkan ada yang besarnya dikurangi.

Situasi diperparah oleh tindakan Amerika Serikat yang menahan dana cadangan Afghanistan sebesar USD9 miliar (sekira Rp126,9 triliun) agar tidak dapat diambil oleh Taliban. Dana Moneter Internasional (IMF) juga membatalkan pemberian dana untuk Afghanistan pasca pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban.

Tanpa ada dana untuk menjalankan negara, kondisi ekonomi Afghanistan pun runtuh, menciptakan krisis yang membawa jutaan orang ke ambang kelaparan.

Menurut data dari UNICEF pada November, setengah dari penduduk Afghanistan, sekira 23 juta jiwa, membutuhkan bantuan dengan segera.

Situasi juga semakin memburuk seiring berjalannya waktu dan tak adanya bantuan yang datang. Untuk bertahan hidup, warga Afghanistan terpaksa menjual apapun yang mereka miliki, termasuk anak-anak mereka.

Desakan bagi komunitas internasional untuk menolong warga Afghanistan pun semakin keras menggema.