Kaleidoskop 2021: Taliban Kuasai Afghanistan Setelah Perang 20 Tahun Lawan AS

Global | inewsid | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 14:41
Kaleidoskop 2021: Taliban Kuasai Afghanistan Setelah Perang 20 Tahun Lawan AS

JAKARTA, iNews.id - Salah satu peristiwa internasional yang heboh di tahun 2021 adalah penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dari Afghanistan yang membuka jalan bagi Taliban untuk menguasai kembali negara itu.

Taliban pernah berkuasa di Afghanistan pada periode 1996 hingga 2001 sampai kedatangan pasukan AS untuk mencari Osama bin Laden terkait serangan 11 September. Setelah 20 tahun pertempuran, pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik semua pasukannya yang kemudian diwujudkan di masa kepemimpinan Joe Biden.

Sejak pengumuman itu, Taliban semakin digdaya. Satu per satu provinsi di Afghanistan direbut dari pasukan pemerintah. Bahkan pada beberapa kasus, perebutan wilayah berlangsung tanpa perlawanan.

Taliban Rebut Kota Kabul

Tanpa bantuan pasukan AS, Pemerintahan Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani tidak mampu melawan gempuran pejuang Taliban. Hingga puncaknya, Taliban merebut Ibu Kota Kabul pada 15 Agustus sekaligus menandai jatuhnya pemerintahan Ashraf Ghani.

Kabul memang bukan wilayah terakhir yang direbut. Namun sebagai pusat pemerintahan, perebutan Kabul cukup merepresentasikan penguasaan Taliban atas Afghanistan. Satu provinsi lain yang belum dikuasai saat itu adalah Pansjshir, markas milisi Front Perlawanan Nasional Afghanistan (NRFA) yang dipimpin Ahmad Massoud, putra komandan mujahidin Ahmad Shah Massoud yang berperan mengusir Uni Soviet saat perang pada 1980-an. NRFA sejak dulu merupakan musuh Taliban.

Bukan hanya itu, pasukan pemerintah Afghanistan turut bergabung dengan NRFA di Pansjshir untuk melawan Taliban sampai wilayah itu direbut sebulan kemudian melalui pertempuran sengit.

Tidak butuh waktu lama bagi Taliban untuk menguasai Afghanistan pascamundurnya AS dari negara tersebut. Ratusan ribu pasukan keamanan Afghanistan yang telah dilatih dan dibiayai AS tak berkutik melawan Taliban.

Sementara itu Presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke Uni Emirat Arab (UEA). Para pejabat lain juga kabur menyelamatkan diri. Pada 19 Agustus, Taliban secara resmi mendeklarasikan negara baru bernama Imarah Islam Afghanistan atau Islamic Emirate of Afghanistan. Deklarasi itu juga bertepatan dengan hari kemerdekaan Afghanistan lepas dari penjajahan Inggris 102 tahun lalu.

Pemerintahan Afghanistan yang Baru

Dalam pernyataannya, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid menyatakan segera membentuk pemerintahan baru dan siap bekerja sama dengan komunitas internasional. Mereka juga berkomitmen menjaga hak-hak perempuan di bawah hukum Islam.

Taliban mengumumkan susunan pemerintahan baru Afghanistan pada 7 September. Di antara pejabat itu ada yang dijatuhi sanksi oleh PBB serta masuk dalam daftar buruan Biro Penyelidikan Federal (FBI) AS terkait terorisme.

Meski demikian pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada mengatakan, kelompoknya berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian, dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taliban menunjuk Hasan Akhund sebagai perdana menteri. Dia diketahui memiliki hubungan dekat dengan pendiri Taliban Mohammed Omar (Mullah Omar), pemimpin Afghanistan saat Taliban berkuasa pada 1996-2001. Akhund sempat menjabat menteri luar negeri serta wakil perdana menteri ketika Taliban berkuasa. Dia berada di bawah sanksi PBB atas perannya di pemerintatahan saat itu.

Wakil Perdana Menteri dipercayakan kepada Abdul Ghani Baradar yang juga kepala kantor politik Taliban. Jabatan baru Baradar ini mengejutkan beberapa pihak karena dia bertanggung jawab untuk menegosiasikan penarikan pasukan AS saat pembicaraan di Qatar. Baradar juga berperan untuk menampilkan wajah Taliban ke dunia internasional.

Dia menjadi komandan senior Taliban dalam pertempuran melawan pasukan AS dan NATO selama 20 tahun. Baradar pernah ditangkap dan dipenjarakan di Pakistan pada 2010 lalu dibebaskan pada 2018.

Taliban menunjuk Sirajuddin Haqqani sebagai menteri dalam negeri. Dia merupakan anak dari pendiri jaringan Haqqani yang masuk dalam daftar kelompok teroris AS. Sirajuddin juga salah satu orang paling dicari FBI atas tuduhan keterlibatan dalam serangan bom bunuh diri serta hubungannya dengan Al Qaeda. Bahkan FBI mengadakan sayembara senilai 10 juta dolar AS untuk menangkapnya.

Kerugian Amerika Serikat

Sementara itu selama 20 tahun bercokol, AS menghabiskan dana sangat besar untuk mendukung pemerintahan Afghanistan dalam melawan Taliban. Brown University memperkirakan total pengeluaran AS mencapai 2,26 triliun dolar AS atau sekitar Rp32.144 triliun.

Perang berkepanjangan juga merenggut sedikitnya 2.500 nyawa tentara AS dan hampir 4.000 kontraktor sipil. Selain itu, sekitar 69.000 polisi militer Afghanistan serta 47.000 warga sipil tewas, ditambah 51.000 pejuang oposisi.

Perjanjian Doha, Qatar, melibatkan Taliban dan AS, merupakan salah satu cikal bakal penarikan seluruh pasukan Negeri Paman Sam. Salah satu hasil kesepakatannya AS menarik pasukan secara bertahap hingga paling lambat pada 31 Agustus 2021. Sementara itu Taliban wajib memastikan keamanan di Afghanistan.

Krisis Ekonomi dan Kemanusiaan

Dengan runtuhnya pemerintah Afghanistan, keselamatan warga sipil Afghanistan dan pengungsi kini menjadi sorotan.

Kini, setelah pemerintahan jatuh ke Taliban, Afghanistan menghadapi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sangat parah. Ini disebabkan lembaga donor internasional menahan bantuan. Kondisi diperparah lagi dengan pembekuan aset milik Afghanistan dalam bentuk mata uang asing, investasi, dan emas senilai hampir 10 miliar dolar AS atau Rp140 triliun.

Permintaan dari Taliban agar AS segera mencairkan aset itu tak dipenuhi dengan alasan kelompok itu belum memenuhi permintaan soal jaminan bagi hak-hak perempuan dan minoritas, serta lebih inklusif.

Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi menyampaikan surat terbuka kepada DPR AS bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Afghanistan adalah ketidakamanan keuangan.

Saya menyampaikan pujian kepada Anda dan ingin berbagi beberapa pemikiran tentang hubungan bilateral kita, kata Muttaqi, seraya menegaskan bahwa 2021 merupakan perayaan 100 tahun pengakuan AS terhadap kedaulatan Afghanistan.

Sementara itu negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berupaya mencari solusi atas krisis ekonomi dan kemanusiaan di Afghanistan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 19 Desember.

Jutaan warga Afghanistan menghadapi kelaparan parah di musim dingin. Kondisi ini perlu direspons secara serius oleh masyarakat internasional. Negara-neara Muslim mengambil inisiatif karena keengganan Barat membantu pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban.

"Jika tak mengambil tindakan segera, Afghanistan menuju kekacauan," kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, dalam sambutannya.

Dia menambahkan krisis pengungsi serta ancaman kekerasan oleh ISIS akan memperparah situasi. Pertemuan 2 hari yang diselenggarakan Pakistan ini juga mengikutsertakan perwakilan dari PBB, lembaga keuangan internasional, serta beberapa kekuatan dunia termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Artikel Asli