Dewan Keamanan PBB Desak Kekerasan di Myanmar Diakhiri

Global | republika | Published at Kamis, 11 November 2021 - 10:04
Dewan Keamanan PBB Desak Kekerasan di Myanmar Diakhiri

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya kekerasan di Myanmar. Dewan Keamanan mendorong agar bertempuran segera diakhiri dan militer sepenuhnya menahan diri.

Karena perbedaan sikap anggota tetapnya, Dewan Keamanan jarang menyampaikan pernyataan mengenai Myanmar. Namun pernyataan Rabu (10/11) kemarin disetujui oleh 15 anggotanya. Dalam pernyataan bersama, Dewan Keamanan PBB menegaskan agar otoritas militer Myanmar dapat menahan diri sepenuhnya.

Dilaporkan bahwa situasi keamanan di negara Asia Tenggara itu telah memburuk. Lebih dari tiga juta orang membutuhkan bantuan di tengah berkembangnya konflik serta masalah ekonomi lebih lanjut.

Anggota Dewan Keamanan PBB mengulangi keprihatinan mendalam pada perkembangan di Myanmar menyusul deklarasi keadaan darurat pada 1 Februari dan seruan militer menahan diri sepenuhnya, ujar pernyataan bersama Dewan Keamanan PBB, dilansir Ani News, Kamis (11/11).

Pernyataan ini disampaikan saat muncul laporan adanya penumpukan senjata berat dan pasukan di Negara Bagian Chin. Laporan menunjukkan angkatan bersenjata segera menggelar serangan untuk menyingkirkan kelompok milisi bersenjata yang terbentuk setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada kudeta 1 Februari lalu.

Akhir bulan lalu calon ketua Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang akan datang, Kamboja, akan menekan pemerintah militer Myanmar untuk membuka dialog. Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn memperingatkan Myanmar berada di 'ambang perang sipil'.

Ia mengatakan Kamboja akan menunjuk utusan khusus baru untuk Myanmar yang mulai bekerja pada awal tahun depan ketika Kamboja menjabat sebagai ketua ASEAN diduduki secara bergilir. Myanmar tidak memberikan akses pada diplomat Brunei Erywan Yusof yang menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.

"Sementara kami semua menghormati prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara anggota, situasi di Myanmar terus menjadi hal yang mengkhawatirkan," kata Sokhonn.

"(Hal ini) berdampak negatif pada kawasan, kredibilitas asosiasi, dan saudara dan saudari kami, rakyat Myanmar," tambahnya.

ASEAN tidak mengundang penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing dalam pertemuan kepala negara blok tersebut pekan lalu. Jenderal yang memimpin kudeta 1 Februari tersebut tidak diundang karena gagal memenuhi komitmennya dengan ASEAN untuk menghentikan kekerasan, memulai dialog, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan dan utusan ASEAN masuk.

Artikel Asli