BANDAR SERI BEGAWAN, iNews.id - Pemerintahan Myanmar kemungkinan tak diudang dalam KTT ASEAN yang berlangsung akhir bulan ini. Negara-negara anggota ASEAN membahas rencana tidak mengundang kepala pemerintahan junta Min Aung Hlaing yang juga menjabat perdana menteri.
Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof mengatakan, pemerintahan Myanmar lamban merespons lima poin yang disepakati dengan ASEAN dalam pertemuan pada April lalu. Dia menyebut kondisi ini sebagai kemunduran.
Di antara poin kesepakatan yang belum diwujudkan adalah pemerintahan junta tak memberikan akses kepada ASEAN untuk bertemu pemimpin Myanmar yang digulingkan pada 1 Februari lalu, Aung San Suu Kyi.
Dalam pertemuan para menlu Senin lalu, ASEAN menyampaikan kekecewaan soal tidak adanya kemajuan yang berarti dibuat Dewan Administrasi Negara (SAC), sebutan pemerintahan junta Myanmar.
Tidak ada kemajuan berarti di Myanmar. Militer belum memberikan respons positif terhadap apa yang telah diupayakan oleh utusan khusus, kata Menlu RI Retno Marsudi.
Sebagian besar anggota ASEAN, lanjut dia, menyatakan kekecewaan. Bahkan beberapa negara menyatakan ASEAN tidak bisa bertindak seperti biasanya dengan melihat perkembangan ini.
Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan, tanpa adanya kemajuan sulit untuk mengundang ketua SAC di KTT ASEAN.
Peta jalan ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar juga mencakup komitmen untuk berdialog dengan semua pihak, memungkinkan akses kemanusiaan, serta menghentikan permusuhan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta. Data PBB mengungkap, lebih dari 1.100 orang tewas, sebagian besar akibat kekerasan pasukan keamanan terhadap demonstran pro-demokrasi di samping serangan terhadap milisi penentang kudeta di perbatasan negara itu.
