Tiongkok Hentikan Pendanaan Proyek PLTU di Luar Negeri

koran-jakarta.com | Global | Published at Kamis, 23 September 2021 - 00:04
Tiongkok Hentikan Pendanaan Proyek PLTU di Luar Negeri

Pengumuman Presiden Xi Jinping adalah titik balik bersejarah dari bahan bakar fosil paling kotor di dunia.

Momen ini harus digunakan untuk lebih mendorong percepatan penggunaan renewable energi.

NEW YORK - Presiden Xi Jinping dalam pidatonya di sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York, Selasa (21/9), mengatakan Tiongkok tidak akan mendanai lagi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) baru di luar negeri. Pernyataan Xi itu mengejutkan dunia tentang arah kebijakan iklim negara tersebut, karena selama ini, Tiongkok mendukung proyek-proyek PLTU di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Bangladesh.

Dukungan itu telah menempatkan Tiongkok di bawah tekanan diplomatik untuk mengakhiri pembiayaan guna membantu dunia memenuhi tujuan-tujuan Perjanjian Iklim Paris dalam mengurangi emisi karbon. Pengumuman Presiden Xi itu mengikuti langkah serupa Korea Selatan dan Jepang awal tahun ini.

"Tiongkok akan meningkatkan dukungan untuk negara-negara berkembang lainnya dalam mengembangkan energi hijau dan rendah karbon, dan tidak akan membangun proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri," kata Xi dalam video rekaman pidatonya sebelum pertemuan tahunan PBB.

Janji itu datang beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengumumkan rencana untuk menggandakan bantuan keuangan kepada negara-negara miskin menjadi 11,4 miliar dollar AS pada 2024, untuk membantu negara-negara tersebut beralih ke energi yang lebih bersih dan mengatasi dampak pemanasan global yang memburuk.

Meski pidato Xi tidak terlalu rinci, inisiatif tersebut dapat memberikan beberapa momentum menuju COP26 (konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26), yang akan dimulai di Glasgow, Skotlandia, pada akhir Oktober. "Ini adalah momen yang sangat penting," kata Pakar Keuangan Pengembangan Energi di Pusat Kebijakan Pengembangan Global Universitas Boston, Xinyue Ma.

Menjelang pelaksanaan kesepakatan iklim Paris pada 2015 lalu yang bersejarah, komitmen bersama AS-Tiongkok membantu memulai negosiasi yang berhasil.

Utusan iklim AS, John Kerry, dengan cepat menyambut pengumuman Xi, menyebutnya sebagai "kontribusi besar" dan landasan yang baik untuk sukses di Glasgow.

"Kami telah berbicara dengan Tiongkok selama beberapa waktu tentang hal ini. Dan saya sangat senang mendengar bahwa Presiden Xi telah membuat keputusan penting ini," kata Kerry.

Sementara itu, Menteri Bisnis, Energi dan Strategi Industrial Inggris, Alok Sharma, yang juga Ketua COP26, memuji langkah Xi. "Jelas ada tulisan di dinding untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Saya menyambut baik komitmen Presiden Xi untuk berhenti membangun proyek batu bara baru di luar negeri, topik utama diskusi saya selama kunjungan ke Tiongkok," katanya di Twitter .

Pengubah Permainan

Juru kampanye iklim juga menyambut baik janji dari penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Dari 2013 hingga 2019, data menunjukkan bahwa Tiongkok mendanai 13 persen dari kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang dibangun di luar Tiongkok.

"Jauh dan merupakan pemodal publik terbesar," kata Kevin Gallagher dari Universitas Boston.

Gerakan advokasi iklim 350.org menyebut pengumuman Xi "sangat besar", dengan mengatakan itu bisa menjadi "pengubah permainan yang nyata" tergantung pada saat itu mulai berlaku. Wakil Presiden untuk iklim dan ekonomi di World Resources Institute, Helen Mountford, mengatakan itu adalah titik balik bersejarah dari bahan bakar fosil paling kotor di dunia.

"Janji Tiongkok menunjukkan bahwa saluran pemadam kebakaran pembiayaan publik internasional untuk batu bara sedang dimatikan," katanya, tetapi mencatat bahwa Beijing terus berinvestasi dalam batu bara di dalam negeri.

Tiongkok tahun lalu mengoperasikan 38,4 gigawatt PLTU baru, lebih dari tiga kali lipat dari apa yang dibawa secara global. Kelompok-kelompok non-pemerintah dalam sebuah surat awal tahun ini mengatakan Bank of China yang dikelola negara adalah penyandang dana tunggal terbesar untuk proyek-proyek batu bara, menyediakan 35 miliar dollar AS sejak Perjanjian Iklim Paris.

Netralitas Karbon

Presiden Xi mengulangi janji pada tahun lalu bahwa Tiongkok akan mencapai puncak emisi karbon dioksida sebelum 2030 dan netralitas karbon sebelum 2060. Beberapa ahli telah mengkritik target tersebut karena tidak cukup ambisius, meskipun janji tersebut memungkinkan Beijing untuk mengeklaim landasan moral yang tinggi dalam masalah ini setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, menyebut perubahan iklim sebagai "tipuan", dan menarik diri dari perjanjian iklim Paris.

Salah satu langkah pertama Biden setelah menjabat pada Januari adalah mengembalikan AS ke Perjanjian Paris.

"Tiongkok adalah negara terakhir yang berdiri. Jika tidak ada pendanaan publik untuk batu bara dari Tiongkok, hanya ada sedikit atau tidak ada ekspansi batu bara global," ujar Direktur Strategi Iklim Global di Sunrise Project, sebuah kelompok yang mengadvokasi transisi global dari batu bara dan bahan bakar fosil, Justin Guay, tentang janji Xi.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyambut baik langkah Xi terkait batu bara dan janji Biden untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi perubahan iklim.

"Mempercepat penghentian penggunaan batu bara secara global adalah satu-satunya langkah terpenting untuk menjaga agar tujuan 1,5 derajat suhu bumi pada Perjanjian Paris tetap dapat dicapai," katanya dalam sebuah pernyataan.

Manfaatkan EBT

Pakar Energi Bersih dari Universitas Brawijaya, Malang, Suprapto, mengatakan Indonesia harus menjadikan pelajaran dari kebijakan Tiongkok yang menghentikan pendanaan proyek PLTU, dengan menggunakan kesempatan ini untuk lebih serius mengembangkan pemanfataan energi baru terbarukan (EBT).

"Momen ini harus digunakan untuk lebih mendorong percepatan penggunaan renewable energi , karena di cetak biru Kementerian ESDM ke depan memang harus lebih banyak menggunakan pembangkit listrik dari EBT. Maka, pengurangan PLTU perlu kita mulai dari sekarang, salah satunya kita bisa mencari sumber pendanaan pembangkit EBT dari negara-negara yang mendukung tren ini," kata Suprapto.

Artikel Asli