Bersih-bersih Nama Dari Kasus Korupsi 1MBD Najib Razak Mau Nyaleg Lagi

Global | rm.id | Published at Selasa, 21 September 2021 - 06:30
Bersih-bersih Nama Dari Kasus Korupsi 1MBD Najib Razak Mau Nyaleg Lagi

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak tak menampik kemungkinan mencalonkan diri lagi ke parlemen dalam dua tahun ke depan. Namun, ia sadar upayanya bakal terganjal skandal korupsinya.

Menjabat PM selama sembilan tahun hingga 2018, Najib dinyatakan bersalah tahun lalu atas kasus korupsi. Ia pun divonis hukuman 12 tahun penjara atas salah satu dari banyak dakwaan penyelewengan uang dari dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MBD).

Namun, ia menyangkal dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Najib masih menjadi anggota parlemen, tetapi konstitusi melarangnya ikut Pemilu. Kecuali, ia mendapat pengampunan atau penangguhan hukuman dari raja.

Memegang kekuasaan selama lebih dari 60 tahun, partai Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), menuai kemarahan publik atas skandal 1MDB dan kemewahan yang ditunjukkan keluarga Najib. Kini, UMNO sangat ingin mendapatkan kembali kepercayaan rakyat di bawah pemerintahan PM Ismail Sabri Yaakob.

UMNO berhasil meraih kembali posisi PM bulan lalu, setelah digulingkan tiga tahun lalu karena skandal miliaran dolar pada pengelola dana investasi negara Malaysia yang sudah tidak beroperasi lagi, yakni 1MBD.

Menurut Najib, kembalinya UMNO ke kekuasaan menjamin stabilitas politik sementara. Dia sendiri telah melakukan kampanye di media untuk menghilangkan citranya sebagai seorang elite. Ia menggambarkan diri sebagai seorang tokoh masyarakat.

Usahanya sukses. Ia tetap menjadi tokoh populer di media sosial. Ketika ditanya apakah dia akan mengikuti pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada 2023 mendatang, Najib tidak menjawab secara gamblang. Setiap politisi yang ingin memainkan peran pasti ingin duduk di parlemen, ujarnya dalam wawancara kepada Reuters pada Sabtu (18/9).

Namun, pencalonan Najib di masa depan akan terjegal konstitusi yang menyatakan, siapapun yang divonis penjara lebih dari 1 tahun atau denda lebih dari 2 ribu ringgit (Rp 6,8 juta), didiskualifikasi dari pencalonan pemilu parlemen.

Tapi, ia menentang diskualifikasi. Itu tergantung interpretasi terhadap hukum, konstitusi, dan apapun yang terjadi dalam proses pengadilan, dalihnya.

Namun, lawan-lawannya pun kini khawatir, para pemimpin partai yang jadi terdakwa korupsi dapat memperoleh keringanan hukuman setelah kembali memegang kekuasaan.

Menurut pengacara konstitusi, New Sin Yew, Najib dapat mencalonkan diri asalkan bandingnya berhasil, menerima pengampunan kerajaan, atau raja menggunakan titahnya untuk menghapus diskualifikasi, meski keyakinan tetap ada.

Selain itu, Najib juga telah berdiskusi dengan PM Ismail Sabri soal kemungkinan ikut berperan dalam pemerintahan. Menurut laporan media, ia bisa menjadi penasihat ekonomi. Namun, mantan perdana menteri itu belum bisa memastikan, apakah akan menerima posisi tersebut, karena prioritasnya sekarang adalah membersihkan namanya.

Menurut otoritas Malaysia dan Amerika Serikat (AS), lebih dari 4,5 miliar dolar AS (Rp 64 triliun) dicuri dari 1MDB. Sebagian masuk ke rekening bank Najib. Departemen Kehakiman AS pun menyebutnya sebagai kleptokrasi terburuk.

Ia lantas menghadapi lebih dari 40 tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran lain yang sebagian besar terkait dengan 1MDB.

Namun, Najib bersikeras dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, meski banyak entitas dan individu di seluruh dunia telah mengaku bersalah atau membayar denda dan penyelesaian besar atas skandal tersebut. Jaksa Malaysia pun menyatakan, Najib yang ikut mendirikan 1MDB pada 2009 itu memainkan peran sentral.

AS juga telah mengembalikan ke Malaysia lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 14 triliun) dana yang diperolehnya dari aset yang dibeli dengan uang 1MDB yang dicuri. Sebaliknya, Najib bersikeras, tuduhan terhadapnya bermotivasi politik.

Ia pun mendesak komisi penyelidik kerajaan (RCI) menyelidiki mantan Jaksa Agung Tommy Thomas yang pertama kali mengajukan kasus terhadapnya pada 2018. Kalau saya disidang, semua orang tentu harus diperiksa. Orang ini juga perlu diperiksa, imbuhnya. [DAY]

Artikel Asli